INSIBERNEWS - Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak memberikan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menjadi perhatian luas media internasional.
Langkah ini dinilai mencerminkan strategi Indonesia yang lebih mengedepankan kontribusi nyata di lapangan dibandingkan komitmen finansial besar.
Sejumlah media asing pun menyoroti pendekatan Jakarta yang memilih jalur non-finansial dalam mendukung perdamaian global.
Salah satu media Malaysia, Bernama, dalam laporannya menegaskan bahwa Indonesia sejak awal tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pembahasan awal terkait BoP hanya menyangkut kesiapan Indonesia dalam mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan kontribusi uang.
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, yang menjelaskan bahwa angka tersebut bukanlah kewajiban keanggotaan. Artinya, partisipasi dalam BoP tidak mensyaratkan kontribusi dana tetap.
Dalam laporan yang sama, disoroti pula bahwa Indonesia tidak menghadiri pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari 2026. Dalam forum tersebut, sejumlah negara berkomitmen mengumpulkan dana hingga 17 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza.
Baca Juga: Bawa Ketupat dan Kue Kering, Karina Ranau Kena Nyinyir Usai Rayakan Lebaran di Makam Epy Kusnandar
Sikap ini mempertegas posisi Indonesia yang sejak awal tidak mengambil jalur kontribusi finansial besar dalam skema tersebut.
Sebaliknya, Indonesia memilih fokus pada bantuan kemanusiaan dan kontribusi langsung, seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian, penyaluran bantuan melalui Badan Amil Zakat Nasional dan pembangunan fasilitas kesehatan di Palestina.
Sementara itu, kantor berita Agence France-Presse (AFP) menyoroti isu ini dari sudut pandang yang lebih kritis.
AFP menilai skema kontribusi 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan permanen BoP memunculkan kesan “pay-to-play”, yakni akses ke posisi strategis melalui pembayaran dana besar, mirip dengan dinamika tertentu di United Nations Security Council.
Baca Juga: Bukan Karena Sakit, KPK Ungkap Alasan Eks Menag Yaqut jadi Tahanan Rumah