INSIBERNEWS - Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mendapat penolakan luas dari masyarakat. Hasil survei nasional yang dirilis Haidar Alwi Institute (HAI) menunjukkan mayoritas publik masih menginginkan Polri berada langsung di bawah Presiden.
Dalam survei tersebut, sebanyak 71,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Sementara itu, hanya 20,8 persen responden yang menyatakan setuju, dan sisanya sebesar 7,3 persen mengaku tidak tahu atau memilih tidak menjawab.
Baca Juga: Jam Kiamat Makin Dekat! Dunia Kini Tinggal 85 Detik dari Tengah Malam
Angka penolakan yang cukup tinggi ini dinilai mencerminkan pandangan publik yang konsisten. Masyarakat dianggap memiliki persepsi kuat mengenai posisi kelembagaan Polri sebagai institusi penegak hukum yang berdiri langsung di bawah kepala negara.
Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai hasil survei tersebut bukan sekadar respons spontan terhadap isu yang sedang bergulir. Menurutnya, sikap publik menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dari waktu ke waktu.
“Angka penolakan yang jauh di atas 50 persen menandakan bahwa ini bukan reaksi sesaat, melainkan pandangan yang sudah mengakar di masyarakat,” ujar R. Haidar Alwi dalam keterangannya.
Baca Juga: Fiki Naki Umumkan Kehamilan Pertama Sang Istri, Tinandrose: 'Dari Dua, Akan Segera Menjadi Tiga'
Ia menjelaskan, publik cenderung memandang posisi Polri di bawah Presiden sebagai bentuk keseimbangan kekuasaan sekaligus jaminan independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.
Selain itu, penempatan Polri langsung di bawah Presiden dianggap mampu meminimalkan potensi intervensi politik praktis dari kementerian tertentu. Faktor ini dinilai penting untuk menjaga netralitas Polri di tengah dinamika politik nasional.
Survei HAI juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem kelembagaan Polri masih cukup terjaga, meski institusi tersebut kerap menghadapi kritik. Masyarakat dinilai lebih memilih pembenahan internal dibandingkan perubahan struktur kelembagaan.
Haidar Alwi menambahkan, wacana perubahan posisi Polri seharusnya dikaji secara komprehensif dan melibatkan aspirasi publik. Menurutnya, keputusan strategis terkait institusi negara tidak bisa dilepaskan dari persepsi dan kepercayaan masyarakat.
Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan agar tidak tergesa-gesa dalam merumuskan langkah yang berpotensi memicu polemik baru di ruang publik.***