INSIBERNEWS - Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan tajam dari kalangan diplomat senior.
Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan moral yang sensitif, terutama bagi posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan Palestina.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, secara terbuka menyampaikan kegelisahannya atas keterlibatan Jakarta dalam forum internasional baru itu. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil posisi tanpa kejelasan arah, tujuan, dan dampak konkret bagi rakyat Palestina.
Dalam pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono pada Jumat (23/1/2026), Dino mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Perdamaian Gaza tersebut.
Ia menilai transparansi, mandat, serta mekanisme kerja badan itu masih abu-abu dan berisiko menjerumuskan Indonesia ke dalam skema yang tidak sejalan dengan prinsip diplomasi bebas aktif.
Baca Juga: Diduga Meninggal Akibat Henti Jantung, Lula Lahfah Ditemukan Tak Bernyawa di Apartemen Jaksel
“Indonesia harus berhati-hati dan memastikan bahwa keterlibatan ini benar-benar membawa manfaat bagi perdamaian yang adil, bukan sekadar simbol politik,” tegas Dino dalam pernyataannya.
Kekhawatiran lain yang disorot adalah potensi adanya agenda ekonomi tersembunyi. Dino mencium indikasi bahwa Gaza bisa saja diposisikan sebagai proyek komersial pascakonflik, bukan sebagai wilayah yang dipulihkan hak kedaulatan dan kemanusiaannya. Menurutnya, pendekatan berbasis bisnis justru berisiko mengabaikan penderitaan warga sipil.
Baca Juga: Ditemukan di Apartemen Jaksel, Selebgram Lula Lahfah Dilaporkan Meninggal Dunia
Komposisi keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza juga dinilai janggal. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memunculkan pertanyaan besar tentang keberadaan perwakilan resmi Palestina. Tanpa keterlibatan langsung dan setara dari pihak Palestina, Dino menilai gagasan solusi dua negara hanya akan menjadi wacana kosong.
“Kalau Palestina tidak duduk setara di meja perundingan, bagaimana mungkin kita bicara soal keadilan dan perdamaian?” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut.
Baca Juga: Menkeu Siapkan Mutasi Besar-besaran di Ditjen Pajak, Sinyal Bersih-bersih Birokrasi
Lebih jauh, Dino mengingatkan agar Indonesia menjaga marwah politik luar negerinya. Ia menekankan pentingnya sikap independen agar Indonesia tidak dipersepsikan sebagai sekadar pengikut agenda Trump, yang selama ini dikenal dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang kontroversial dan kerap menabrak konsensus internasional.