INSIBERNEWS - Pemerintah mengambil langkah modifikasi cuaca atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek sebagai respons atas meningkatnya intensitas hujan yang memicu banjir di sejumlah titik.
Upaya ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan ekstrem, khususnya saat kawasan tersebut memasuki fase puncak musim hujan.
Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Jabodetabek saat ini berada pada periode dengan potensi hujan tinggi.
Baca Juga: KPK Dalami Kasus Kuota Haji 2024, Mantan Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil Jadi Saksi
Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Januari 2026, sehingga risiko genangan dan banjir dinilai tetap tinggi apabila tidak diantisipasi secara maksimal.
Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai awan hujan di wilayah perairan atau area tertentu agar hujan turun sebelum awan memasuki kawasan padat penduduk.
Langkah ini menjadi salah satu strategi jangka pendek untuk mengendalikan dampak cuaca ekstrem, di samping upaya teknis lain seperti normalisasi drainase dan kesiapsiagaan daerah.
Baca Juga: Banjir Jabodetabek Bukan Cuma Soal Hujan, Tata Ruang dan Lingkungan Ikut Disorot Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan pemerintah atas terganggunya aktivitas masyarakat akibat genangan air yang terjadi pada Kamis (22/1/2026). Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak, terutama di kawasan permukiman dan jalur transportasi utama.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan rasa prihatin dan permohonan maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat banjir dan genangan air,” ujar Prasetyo Hadi.
Baca Juga: Kasus Guru Dipidanakan Terus Berulang, DPR Dorong Hak Imunitas untuk Tenaga Pendidik
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir berjalan cepat dan tepat sasaran. Bantuan logistik dan upaya evakuasi juga disiagakan bagi wilayah yang terdampak cukup parah.
Sementara itu, Presiden dipastikan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Meski agenda kenegaraan tetap berjalan, Presiden secara aktif berkomunikasi dengan para menteri dan kepala lembaga untuk memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan secara terintegrasi.