INSIBERNEWS - Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah mempertimbangkan langkah hukum menyusul isu yang menyeret namanya dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Isu tersebut dinilai telah berkembang liar dan berpotensi merugikan secara pribadi maupun politik.
Menurut Andi Arief, SBY merasa terganggu dengan narasi yang menyebut seolah-olah dirinya berada di balik isu tersebut. Tuduhan itu dinilai tidak berdasar dan menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Kalau ini tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum,”ujar Andi Arief dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Rabu, 31 Desember 2025.
Baca Juga: Prabowo Pilih Sambut Tahun Baru di Aceh, Tinjau Langsung Lokasi Banjir dan Longsor
Ia menjelaskan, langkah awal yang dipertimbangkan adalah somasi kepada pihak-pihak yang dinilai menyebarkan fitnah. Somasi tersebut dimaksudkan sebagai peringatan agar narasi yang tidak benar segera dihentikan.
“Langkah pertama yang mungkin diambil adalah memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut,”lanjut Andi Arief.
Andi menegaskan bahwa isu ini semakin tak terkendali di media sosial, dengan berbagai spekulasi yang terus bergulir tanpa dasar yang jelas. Ia menilai penyebaran informasi yang tidak diverifikasi berpotensi merusak ruang publik dan mencederai etika berdemokrasi.
Baca Juga: Rumah Aktor Senior Diding Boneng Roboh di Matraman, Anak Hampir Tertimpa Bangunan
Lebih jauh, Andi Arief membantah tegas keterlibatan SBY dalam isu dugaan ijazah Presiden Jokowi. Ia menyatakan tidak ada kepentingan maupun alasan bagi SBY untuk terlibat dalam polemik tersebut.
Ia juga menekankan bahwa hubungan antara SBY dan Jokowi hingga saat ini tetap terjaga dengan baik. Keduanya disebut masih menjalin komunikasi dan saling menghormati sebagai sesama mantan dan presiden Republik Indonesia.
Partai Demokrat, kata Andi, berharap masyarakat lebih bijak menyikapi isu-isu sensitif yang beredar di ruang digital. Penyebaran tuduhan tanpa bukti dinilai hanya akan memperkeruh suasana politik nasional.
Baca Juga: Kemenhut Tancap Gas Bersihkan Sisa Bencana di Aceh Tamiang dan Sumut
Demokrat mengimbau agar semua pihak menghentikan spekulasi yang tidak berdasar dan menghormati proses hukum serta fakta yang ada. Langkah hukum disebut akan ditempuh jika fitnah terus berlanjut dan merugikan nama baik SBY.***