INSIBERNEWS - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kondisi sistem penerimaan negara yang dinilainya masih jauh dari ideal. Ia menyebut tata kelola pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak belum mampu menangkap potensi ekonomi nasional yang sesungguhnya.
Pandangan tersebut disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika di Universitas Indonesia, Jumat, 12 Desember 2025.
Ia menegaskan, penilaian itu bukan kesimpulan instan, melainkan hasil kajian yang telah ia cermati selama lebih dari satu dekade.
Baca Juga: Ratusan Korban Laporkan WO Ayu Puspita, Kerugian Tembus Rp11,5 Miliar
“Sistem penerimaan negara kita, mulai dari pajak, bea cukai, PNBP, sampai royalti, kondisinya sangat buruk. Ini masalah serius,” ujar Hashim di hadapan civitas akademika.
Ia memaparkan, rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 9 hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi setara, bahkan lebih rendah dari Indonesia.
“Dengan rasio penerimaan hanya 9 sampai 10 persen dari PDB, kita termasuk yang paling rendah di dunia,” lanjutnya.
Baca Juga: Buntut Pengeroyokan Dua Matel di Kalibata, Enam Polisi Aktif Resmi jadi Tersangka
Hashim menilai rendahnya penerimaan negara bukan disebabkan minimnya aktivitas ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun tidak diimbangi dengan kinerja aparatur dan sistem yang kuat dalam menarik dan mengelola pendapatan negara.
“Kalau aparat pajak, bea cukai, dan seluruh perangkat negara bekerja dengan benar, Indonesia seharusnya bukan negara defisit. Kita bisa surplus,” tegas Hashim.
Ia juga menyinggung besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang belum masuk dalam pencatatan resmi negara. Mengacu pada data Bank Dunia, Hashim menyebut sekitar 35 persen aktivitas ekonomi nasional masih berada di luar sistem formal.
Baca Juga: Negosiasi Tarif RI–AS Masuk Tahap Akhir, Airlangga Bertolak ke Washington Pekan Depan
“Menurut Bank Dunia, sekitar 35 persen ekonomi kita itu tidak tercatat. Ini angka yang sangat besar,” katanya.
Akibat kondisi tersebut, nilai ekonomi Indonesia kerap terlihat lebih kecil dari kenyataan. Hashim menjelaskan, selama ini ekonomi Indonesia sering disebut berada di kisaran Rp25.000 triliun, padahal nilai riilnya diperkirakan jauh lebih besar.