INSIBERNEWS - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi apresiasi besar kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang dengan sadar menolak bantuan sosial karena menilai kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Sikap ini menurutnya menunjukkan kedewasaan sosial dan keinginan agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang paling membutuhkan.
Dalam sebuah keterangan, Saifullah menjelaskan bahwa banyak warga datang langsung ke petugas untuk menyampaikan bahwa mereka merasa tidak lagi layak menerima bansos.
Baca Juga: Ribuan Warga Sunter Jaya Kepung Kantor BPN, Tuntut Blokir Sertifikat Tanah di 7 RW Dicabut
“Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan, ‘kami merasa sudah cukup dan kami ingin bantuan ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan’,” ujarnya.
Fenomena ini muncul di tengah polemik pemasangan stiker rumah penerima bansos yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah warga menolak dipasangi stiker karena merasa malu, sementara sebagian lainnya menolak karena sadar kondisi ekonomi keluarganya sudah lebih stabil dibanding sebelumnya.
Pemasangan stiker sendiri, menurut Saifullah, merupakan inisiatif pemerintah daerah sebagai upaya memastikan bantuan tepat sasaran. Langkah itu dianggap membantu proses pemutakhiran data dan mencegah adanya warga yang menerima bantuan ganda atau sudah tidak memenuhi syarat.
Mensos menilai keberanian menolak bansos merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat penting. Dengan kesadaran sukarela tersebut, pemerintah bisa lebih fokus menyalurkan dukungan kepada kelompok masyarakat yang masih hidup dalam kerentanan.
Saifullah juga memastikan Kementerian Sosial akan memperkuat gerakan nasional untuk mendorong masyarakat yang sudah mampu agar mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Bagi Kemensos, akurasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial berjalan efektif.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama, sehingga warga yang merasa mampu melepas bansos dianggap sebagai indikator keberhasilan jangka panjang.
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Tiga Arahan Penting dari Presiden Prabowo untuk Tingkatkan Kesejahteraan Atlet
Ke depan, Kemensos dan pemerintah daerah akan memperluas layanan pelaporan mandiri bagi warga yang ingin mengembalikan hak bansos, sekaligus memastikan data terpadu kesejahteraan sosial diperbarui lebih cepat dan lebih akurat. ***