INSIBERNEWS - Posisi utang pemerintah Indonesia diperkirakan terus merangkak naik sepanjang 2025. Hingga 31 Oktober lalu, total utang disebut sudah menyentuh kisaran Rp9.450 triliun, dan diprakirakan dapat menembus Rp9.600 triliun pada akhir tahun bila tren penambahan berjalan stabil.
Perkiraan tersebut disampaikan Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, yang melakukan perhitungan berdasarkan data Pembiayaan Utang neto dalam laporan APBN KiTa edisi November 2025. Ia juga memasukkan faktor posisi utang pada akhir tahun 2024 serta pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah dalam analisisnya.
Baca Juga: Tips Cerdas Atur Uang Biar Liburan Akhir Tahun Tetap Seru Tanpa Boncos
“Posisi ini kemungkinan akan terus bertambah hingga mencapai Rp9.600 triliun pada akhir tahun 2025. Sedangkan rasionya atas PDB memang masih bertahan di kisaran 40 persen,” ujar Awalil dalam risetnya.
Awalil menilai kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar AS menambah beban dalam menghitung kewajiban pembayaran utang, terutama porsi utang luar negeri. Meski rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap kemampuan fiskal jangka menengah.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa struktur utang masih dikelola secara hati-hati dengan komposisi yang didominasi instrumen berjangka panjang. Namun, tekanan global yang memengaruhi suku bunga internasional tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: Heboh! Mortir Aktif Meledak di Bekasi, Pemulung Tewas Saat Coba Bongkar Temuan Rongsokannya
Awalil juga menyoroti bahwa pembiayaan utang neto yang terus tumbuh menunjukkan kebutuhan belanja negara yang masih tinggi. Belanja strategis, termasuk pembiayaan program prioritas, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan tersebut.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi konsolidasi fiskal, termasuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pendapatan negara agar lebih optimal.
Menurutnya, menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global akan menjadi kunci agar beban utang tidak menekan ruang fiskal dalam beberapa tahun mendatang.***