INSIBERNEWS– Pertemuan yang berlangsung di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ini meredam ancaman serius dari Presiden AS, Donald Trump, yang sebelumnya mengultimatum akan menaikkan tarif hingga 100 persen terhadap produk-produk China, berlaku efektif 1 November 2025.
Pertemuan mendadak antara pejabat tinggi ekonomi kedua negara di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu (25/10), disebut-sebut menjadi titik balik yang krusial, berpotensi mencegah guncangan ekonomi global yang lebih besar.
Tensi panas dalam pusaran perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan China, dikabarkan mulai mereda.
Ancaman kenaikan tarif itu merupakan respons langsung dari langkah Beijing yang memperluas pengendalian ekspor logam tanah jarang (rare earth)—mineral vital bagi industri teknologi, mulai dari mobil listrik hingga semikonduktor global.
Situasi Mencair, Pasar Dunia Bersorak Tipis
Kabar terbaru menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan dialog, menandakan mencairnya situasi yang sebelumnya berada di ambang eskalasi.
Tim juru bicara Kementerian Keuangan AS mengonfirmasi bahwa negosiasi ini sangat penting, tidak hanya untuk meredakan ketegangan, tetapi juga untuk mematangkan agenda pertemuan langsung antara Presiden Trump dan Presiden China, Xi Jinping, yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Tingkat pembahasan sejauh ini sangat konstruktif, dan kami berharap dapat melanjutkannya besok pagi,” ujar seorang pejabat kementerian keuangan AS, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (26/10).
Sinyal positif dari Kuala Lumpur langsung disambut baik oleh pasar global. Bursa saham di Asia dan Amerika mencatat penguatan tipis, merefleksikan optimisme investor terhadap kemungkinan perbaikan hubungan dagang.
Baca Juga: Dendam Lama Berakhir Maut: ARH Palu Abang Ipar di Pasar Minggu Usai Tersinggung Soal Rokok
Pemicu Utama Ketegangan
Di balik nada damai, sumber utama ketegangan masih belum tersentuh.
Di satu sisi, Washington terus memperluas daftar hitam ekspor yang kini mencakup ribuan perusahaan China. Kebijakan ini secara drastis memutus akses perusahaan teknologi China terhadap perangkat keras dan perangkat lunak penting asal AS, memicu protes keras dari Beijing.