"Namun kami juga menyesalkan pernyataan Ibu Atalia yang menyoroti rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren tersebut,” imbuhnya.
Negara dinilai berkewajiban membiayai pendidikan agama sebagai bagian dari amanat konstitusi. Perihal itu, mereka menuding Atalia gagal memahami peran negara terhadap lembaga keagamaan dan menciptakan stigma terhadap pesantren.
“Penggunaan APBN bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab negara terhadap warga yang menjadi korban bencana,” tegas sang orator aksi.
Baca Juga: Respon Menlu Sugiono Soal Momen Bisik-bisik Prabowo ke Trump di KTT Mesir
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila menjelaskan gerakan ini muncul dari rasa solidaritas dan keresahan para santri terhadap pandangan yang dinilai merugikan dunia pesantren.
Riki menilai, pernyataan Atalia telah membentuk opini negatif yang berpotensi merusak citra lembaga keagamaan.
“Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny yang sedang dipertaruhkan legalitasnya oleh negara," ucap Riki kepada awak media dalam kesempatan yang sama.
"Pernyataan yang muncul dari legislatif telah membentuk opini seolah-olah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren tersebut,” tambahnya.
Riki menegaskan, dugaan pelanggaran di Pesantren Al Khoziny tidak seharusnya digeneralisasi hingga mencoreng nama pesantren lain di Indonesia. ***