INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke Bangka Belitung pada Senin, 6 Oktober 2025, untuk meninjau langsung proses penyitaan enam smelter ilegal yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah tanpa izin di kawasan milik PT Timah Tbk.
Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal akan dilakukan tanpa kompromi.
Baca Juga: Pramono Anung Targetkan Jakarta Masuk 50 Kota Terbaik Dunia pada 2030
Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi oleh Jaksa Agung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Ia menyaksikan langsung penyerahan hasil rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah tambang.
“Pagi ini saya ke Bangka bersama tim untuk menyaksikan penyerahan aset hasil rampasan negara dari pihak swasta yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Semua yang terlibat sudah ditindak, dan enam smelter telah disita,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Baca Juga: Harapan Damai di Gaza Masih Gantung, Israel Enggan Hentikan Serangan
Presiden menekankan bahwa praktik tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam dikeruk tanpa kendali dan tanpa tanggung jawab hukum.
“Kita tidak boleh lagi mentolerir perampokan sumber daya bangsa ini. Semua pihak yang terlibat, baik korporasi maupun individu, harus bertanggung jawab. Negara harus hadir dan menegakkan keadilan,” lanjutnya.
Selain meninjau lokasi penyitaan, Prabowo juga bertemu dengan warga setempat yang terdampak kegiatan tambang ilegal.
Ia berjanji pemerintah akan menata ulang tata kelola pertambangan timah agar lebih transparan dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong investasi legal dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan digitalisasi proses izin usaha pertambangan.
Baca Juga: Riza Chalid Jadi Warga 'Stateless', Kejagung Ungkap Langkah Hukum Lanjutan Kasus Korupsi Minyak
Di sisi lain, Jaksa Agung memastikan bahwa proses hukum terhadap para pelaku akan terus berlanjut. Keenam smelter yang disita tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus pidana korupsi dan pelanggaran izin pertambangan yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
“Ini baru awal. Kami akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat di balik operasi tambang ilegal ini. Negara tidak boleh dirugikan,” ujar Jaksa Agung.