“Kita jangan melihat program ini hanya dari angka di Excel, tapi dari dampaknya bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai perbedaan pandangan antara Menkeu dan Dewan Ekonomi adalah hal yang wajar dalam proses pengawasan anggaran. Namun, mereka mengingatkan agar keputusan akhir tetap memperhatikan keberlanjutan program MBG yang telah berjalan di ratusan kabupaten dan kota.
Baca Juga: Animasi Asal Yogyakarta 'Kelly Si Kelinci' Tuai Pujian, Disebut Setara Kualitas Pixar
Beberapa daerah bahkan melaporkan peningkatan gizi anak sekolah setelah implementasi MBG berjalan lebih dari tiga bulan.
Selain itu, keterlibatan guru, relawan, dan penyedia lokal dinilai turut membantu menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat daerah. Jika anggaran dikurangi secara drastis, dikhawatirkan dampak positif tersebut bisa terhambat.
Baca Juga: BRI Perkuat Sport Tourism dan Ekonomi Lokal, Dukung Indonesia Mendunia Melalui MotoGP Mandalika 2025
Pemerintah pusat sendiri hingga kini masih meninjau ulang mekanisme pelaporan dan realisasi MBG agar lebih transparan.
Namun, baik Luhut maupun sejumlah pejabat lain sepakat bahwa penguatan manajemen pelaksanaan adalah solusi yang lebih tepat dibanding pemangkasan dana.
Harapannya, program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak sekolah ini tetap bisa berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.***