INSIBERNEWS - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan perdebatan hangat di kalangan publik dan pejabat pemerintahan.
Program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Purbaya, yang baru saja menjabat menggantikan Sri Mulyani, menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi efektivitas penyerapan anggaran MBG.
Ia menegaskan, apabila hingga akhir Oktober 2025 serapan anggaran tidak menunjukkan kemajuan signifikan, maka sebagian dana akan ditarik kembali ke kas negara untuk dialokasikan pada sektor lain yang lebih produktif.
“Kalau di akhir Oktober nanti kita bisa hitung penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Tidak boleh ada anggaran yang mengendap tanpa hasil,” ujar Purbaya saat berbicara dalam media briefing di Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal dan mendorong efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Luhut, rencana pemangkasan anggaran MBG sebaiknya dipertimbangkan secara matang, mengingat program ini tidak hanya berdampak pada anak-anak sekolah, tapi juga pada ekonomi masyarakat kecil yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan.
Baca Juga: Izin TikTok Akhirnya Dipulihkan, Komdigi Pastikan Pengawasan Platform Digital Diperketat
“Serapan anggarannya sebenarnya cukup baik, apalagi kalau kita lihat efeknya di lapangan. Petani, pedagang sayur, sampai pelaku UMKM ikut merasakan manfaatnya,” kata Luhut dalam pernyataan terpisah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa semata-mata diukur dari sisi laporan keuangan.
Menurut Luhut, program ini punya dampak berantai yang signifikan, mulai dari peningkatan permintaan bahan pangan lokal hingga pemberdayaan ekonomi daerah. Karena itu, ia meminta agar Menkeu tidak terburu-buru menarik anggaran tanpa meninjau manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Artikel Terkait
Buntut Paparan Radioaktif Cesium 137, FDA Batasi Impor Udang dan Rempah dari Indonesia
Yai Mim Sempat Dituduh Gila dan Disebut Dosen Gendeng, Ternyata Ia Mubaligh Malaysia, Sempat Ditawari Pindah Kewarganegaraan Oleh PM Anwar Ibrahim
BRI Perkuat Sport Tourism dan Ekonomi Lokal, Dukung Indonesia Mendunia Melalui MotoGP Mandalika 2025
Taqy Malik Diduga Bangun Rumah Pakai Uang Donasi Masjid, Ia Beri Penjelesan
Bjorka Usai Muncul Akan Bobol Badan Gizi Nasional, Ia Justru Hebohkan Publik Dengan Bocorkan 341 Ribu Data Personil Polri
Adik Syahrini Ambil Foto Siomay Milik Chef Devina Untuk Jualan, Chef Devina Sebut Produk Aisyahrani Tidak Berafiliasi Dengannya dan Tidak Ada Izin
Animasi Asal Yogyakarta 'Kelly Si Kelinci' Tuai Pujian, Disebut Setara Kualitas Pixar
Izin TikTok Akhirnya Dipulihkan, Komdigi Pastikan Pengawasan Platform Digital Diperketat
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 39 Santri Tewas, 23 Masih Belum Ditemukan
Pemerintah Rampungkan Aturan Baru Program Makan Bergizi Gratis, Fokus pada Keamanan dan Distribusi Daerah