“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat, diberi kepercayaan negara, dikira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek benar itu,” tegas Prabowo.
Baca Juga: Dana Transfer ke Jabar 2026 Dipangkas Rp2,4 Triliun, Pemprov Siapkan Efisiensi Besar-Besaran
Ia menegaskan praktik seperti itu sudah tidak bisa ditoleransi. Presiden pun berkomitmen melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk memburu para pelaku melalui jalur hukum.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah akan serius menertibkan tata kelola BUMN.
Dengan dukungan KPK, publik menaruh harapan besar bahwa perbaikan manajemen tidak hanya berhenti pada retorika, melainkan diikuti penindakan tegas dan penerapan sistem yang transparan.