Selain memperketat validasi, Kemensos juga berencana menghadirkan sistem digitalisasi yang lebih terintegrasi. Data bansos akan dipadukan dengan data kependudukan dan data pajak agar lebih mudah mendeteksi kecurangan.
Revolusi data bansos ini diharapkan bisa jadi momentum besar untuk menata ulang sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Pemerintah menekankan bahwa bansos adalah hak rakyat miskin, bukan celah untuk dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mengambil keuntungan pribadi.***