600 Ribu Penerima Bansos Diduga Palsukan Data, Kemensos Siapkan Revolusi Penyaluran

INSIBERNEWS - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap fakta mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Sekitar 600 ribu penerima bansos terindikasi kuat melakukan kecurangan dengan memanipulasi data diri.

Modus yang digunakan cukup beragam, mulai dari mengaku sebagai anggota TNI, Polri, hingga dokter, demi bisa menikmati dana bantuan yang sebenarnya bukan hak mereka.

Baca Juga: Polisi Buru Pria Misterius Pembuang Bayi di Depan Panti Asuhan Jakbar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan pihaknya tak bisa menoleransi lagi praktik-praktik semacam ini. Menurutnya, bansos harus tepat sasaran, hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan.

“Data yang tidak sesuai realita harus segera dibersihkan. Jangan sampai hak orang miskin justru dipakai oleh orang yang tidak berhak,” tegas Gus Ipul usai menghadiri wisuda Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung, Kamis (25/9).

Baca Juga: Trump Resmikan Hukuman Mati di Washington DC, Klaim Jadi Senjata Ampuh Cegah Kejahatan

Langkah tegas ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang revolusi data bansos. Pemerintah menargetkan sistem penyaluran bantuan lebih transparan, akurat, dan tidak lagi bisa dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Meski begitu, Gus Ipul menegaskan masyarakat yang memang berhak tidak perlu khawatir kehilangan akses. Kemensos membuka pintu reaktivasi data selebar-lebarnya agar tidak ada warga miskin yang tercecer.

Prosesnya bisa melalui desa, kelurahan, aplikasi resmi Kemensos, hingga Dinas Sosial di daerah.

Baca Juga: Cukai Rokok 2026 Batal Naik, Menkeu Purbaya Siapkan Strategi Alternatif

Selain membersihkan data penerima fiktif, Kemensos juga mencoret 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar. Mereka dianggap sudah tidak memenuhi syarat karena kondisi ekonominya dinilai lebih mampu.

Menurut Gus Ipul, langkah pencoretan ini bukan untuk menyulitkan masyarakat, tetapi untuk menjaga keadilan.

“Yang sudah mampu, biarkan mandiri. Bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang benar-benar masih kesulitan,” ujarnya.

Baca Juga: Mom Hati-Hati! Pakai Bedak di Dekat Hidung Bayi Bisa Berakibat Fatal