INSIBERNEWS - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran yang sebelumnya diblokir untuk kementerian dan lembaga (K/L) mulai kembali dicairkan. Hingga 22 September 2025, dari total Rp256,1 triliun yang sempat tertahan, sudah Rp168,5 triliun resmi dibuka blokirnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan pencairan anggaran ini diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Prabowo di PBB: 'Solusi Dua Negara Adalah Jalan Satu-Satunya untuk Damai Palestina-Israel'
“Efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar Rp256,1 triliun. Sampai dengan hari ini, yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp168,5 triliun,” jelas Luky dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (23/9).
Menurut Luky, beberapa program yang mendapat kucuran anggaran antara lain cetak sawah baru untuk memperkuat ketahanan pangan, peningkatan sarana pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat, serta revitalisasi madrasah. Pemerintah ingin memastikan pencairan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Baca Juga: Kursi Kosong Israel dan AS di Forum PBB Perdamaian Palestina Jadi Sorotan Dunia
Kemenkeu juga mencatat realisasi belanja K/L hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp686 triliun. Jumlah itu setara 59,1 persen dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp1.160,1 triliun. Namun bila dibandingkan dengan outlook akhir tahun, realisasi tersebut baru mencapai 53,8 persen dari perkiraan Rp1.090,8 triliun.
Meski begitu, realisasi belanja tahun ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Tercatat ada koreksi sebesar 2,5 persen.
Luky menyebut hal itu dipicu adanya ketidakseimbangan antara kecepatan pembangunan fisik di lapangan dengan serapan anggaran di administrasi.
Baca Juga: Indonesia Kirim 13 Wakil ke Korea Open 2025, Ada Debutan hingga Juara Bertahan
“Kita melihat gap antara progres pembangunan di lapangan dengan realisasi anggaran. Jadi sebenarnya banyak proyek yang berjalan, tapi pencairannya baru tercatat beberapa waktu setelahnya,” ujarnya.
Kemenkeu menegaskan akan terus memantau serapan anggaran di tiap kementerian dan lembaga agar program tidak tersendat. Pemerintah juga ingin memastikan efisiensi tetap terjaga, namun tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Dengan dibukanya blokir sebagian besar anggaran, pemerintah berharap laju pembangunan bisa dipacu di sisa tahun 2025. Apalagi sejumlah program prioritas seperti pangan dan pendidikan dianggap sangat strategis bagi masa depan Indonesia.