Menko AHY Siap Kawal Pembangunan IKN hingga Persiapan Jadi Ibu Kota Politik 2028

INSIBERNEWS - Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan terus mengawal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Prabowo diketahui akan menyiapkan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028 mendatang.

Rencana itu pun telah memiliki kekuatan hukum karena tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025.

Baca Juga: Terjatuh di Lokasi Syuting Spider Man: Brand New Day, Tom Holland Dilarikan ke Rumah Sakit!

“Ya, kita kawal semuanya, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita lanjutkan pembangunan IKN untuk kawasan atau pusat yudikatif maupun legislatif,” ujar AHY kepada awak media di kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Minggu, 21 September 2025.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa IKN akan siap digunakan ketika kawasan yudikatif, legislatif, dan eksekutif telah selesai dibangun.

“Nah, kalau itu (legislatif dan yudikatif) sudah rampung, bersama dengan kawasan eksekutif itu bisa menjadi ibu kota politik yang bisa digunakan untuk sejumlah acara,” tambahnya.

Baca Juga: Puan Temui Perwakilan Buruh, Tuntutan UMP 2026 Naik hingga 10 Persen Disuarakan

IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
Tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025, salah satu poinnya menunjukkan tentang rencana IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028 mendatang.

Peraturan tersebut juga merinci beberapa syarat pembangunan yang harus dipenuhi sebelum pemerintahan pindah ke IKN.

Target pelaksanaan pembangunan IKN ini akan fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Baca Juga: Tesla Dapat Restu Uji Robotaxi di Arizona, Elon Musk Targetkan Jangkau Setengah AS

Syarat yang diberikan, adalah luas pembangunan KIPP IKN dan sekitarnya adalah 800 sampai 850 hektar. Kemudian, setidaknya sudah 20 persen pembangunan gedung atau perkantoran di IKN sudah rampung dikerjakan.

Sementara untuk pembangunan hunian atau rumah yang layak dan berkelanjutan sudah berada di tahap 50 persen.