INSIBERNEWS - Mahkamah Konstitusi Thailand resmi menjatuhkan keputusan yang mengejutkan pada Jumat (29/8/2025). Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika serius dan langsung diberhentikan dari jabatannya.
Kasus ini berawal dari beredarnya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja yang kini menjabat sebagai Ketua Senat, Hun Sen.
Baca Juga: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR Usai Demo Ricuh! Begini Dampaknya
Percakapan yang bocor ke publik pada 18 Juni 2025 itu menimbulkan kehebohan dan memunculkan dugaan bahwa ia tidak lagi layak menduduki jabatan tertinggi pemerintahan.
Sebanyak 36 senator kemudian mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai percakapan itu menjadi bukti kuat bahwa Paetongtarn telah melanggar standar moral dan etika yang diatur dalam konstitusi Thailand. Proses sidang pun berlangsung intens sebelum akhirnya MK mengabulkan petisi tersebut.
Baca Juga: Terungkap, Jimin BTS dan Song Da Eun Pernah Pacaran tapi Kini Sudah Lama Putus
Putusan ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Paetongtarn yang sebenarnya baru berjalan lebih dari setahun. Ia sebelumnya mencetak sejarah sebagai perdana menteri termuda Thailand, sekaligus penerus dinasti politik Shinawatra yang dikenal berpengaruh di Negeri Gajah Putih.
Bagi sebagian pihak, keputusan ini dianggap sebagai pukulan besar terhadap keluarga Shinawatra.
Dinasti politik tersebut sebelumnya sudah berkali-kali menghadapi ujian politik dan hukum, mulai dari Thaksin Shinawatra hingga Yingluck Shinawatra yang juga pernah terganjal masalah serupa.
Baca Juga: Prabowo Panggil Cak Imin dan Tokoh Parpol: Sidang Kabinet Jadi Agenda Utama
“Ini adalah konsekuensi dari standar etika yang tinggi yang harus dipatuhi semua pejabat publik. Tidak ada yang berada di atas konstitusi,” ujar salah satu senator yang ikut melayangkan petisi.
Namun, ada juga pihak yang menilai keputusan MK bernuansa politis, mengingat popularitas Paetongtarn cukup kuat di kalangan generasi muda.
Baca Juga: Tren Liburan Gen Z 2025: Dari FOMO ke JOMO dan Cari Pengalaman Otentik
Pasca keputusan itu, suasana politik Thailand diprediksi akan kembali bergejolak. Para pendukung Paetongtarn sudah menyuarakan kekecewaan mereka, sementara lawan politiknya menilai langkah ini sebagai penegakan hukum yang tegas.