Parpol Kompak Dukung Penghapusan Tunjangan DPR, Respons Kemarahan Publik

INSIBERNEWS – Gelombang protes publik terkait tunjangan fantastis anggota DPR akhirnya membuat partai-partai besar di Senayan kompak mengambil sikap.

Golkar, PKS, PDIP, Gerindra, hingga Demokrat kini satu suara menyerukan penghentian tunjangan mewah yang dianggap melukai hati rakyat.

Langkah ini muncul setelah pengumuman soal tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, tunjangan beras Rp12 juta per bulan, dan bensin Rp7 juta per bulan, yang langsung memicu kemarahan publik.

Meski belakangan ada koreksi jumlah dari pimpinan DPR, isu itu sudah terlanjur menyulut demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.

 Baca Juga: 500 Warga Pati Berangkat ke Jakarta Demo KPK : Donasi Rakyat Rp187 Juta Dukung Aksi Damai

Sekjen DPP Golkar, M. Sarmuji, menegaskan partainya mendukung penuh evaluasi bahkan pembatalan tunjangan.

Ia juga mengingatkan agar anggota fraksinya menjaga sikap dan perilaku, menyadari sorotan masyarakat sedang sangat tajam. “Kami minta semua anggota Dewan bertindak patut,” kata Sarmuji.

PKS melalui Sekjennya, M. Kholid, menilai penghapusan tunjangan rumah dinas bisa menghemat APBN dan mengalihkan dana ke sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, hingga dukungan UMKM.

Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengelolaan anggaran negara.

 Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Buka Jalur Dialog untuk Aspirasi Publik

PDIP tak kalah keras. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan pemberian tunjangan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit sama sekali tidak pantas.

Ia menekankan, isu tunjangan bukan hanya soal angka, tapi juga menyangkut etika, empati, dan kepercayaan publik. “Ini harus jadi pelajaran penting bagi para anggota DPR,” tegasnya.

Demokrat melalui Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bahkan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada rakyat.

Ia menyebut fraksinya siap dievaluasi dan menerima kritik demi mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tercederai oleh isu tunjangan.