INSIBERNEWS – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua artis sekaligus politisi mereka, Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal sebagai Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI.
Keputusan ini diumumkan pada Minggu (31/8), menyusul situasi politik yang memanas dan aksi demo yang berujung ricuh di berbagai daerah.
Langkah tersebut berlaku efektif mulai Senin, 1/09/2025. PAN menyatakan keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika politik dan keresahan masyarakat yang semakin meluas.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI,” demikian pernyataan resmi partai.
Baca Juga: Prabowo Panggil Cak Imin dan Tokoh Parpol: Sidang Kabinet Jadi Agenda Utama
Nama Eko Patrio dan Uya Kuya memang belakangan menjadi sorotan publik. Keduanya sempat menuai kritik tajam setelah video joget mereka dalam Sidang Tahunan DPR/MPR pada 15 Agustus lalu viral di media sosial.
Aksi yang dianggap tidak pantas itu menimbulkan perdebatan dan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat.
Situasi makin panas ketika rumah keduanya dikabarkan menjadi sasaran penjarahan massa pada Sabtu (30/8) malam.
Kejadian ini memperlihatkan eskalasi ketegangan yang tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga menyentuh aspek keamanan pribadi para figur publik yang terjun ke dunia politik.
PAN melalui pernyataannya juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Partai menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
PAN berharap, langkah pemerintah dapat segera meredakan ketegangan dan membawa kembali stabilitas bagi rakyat Indonesia.
Langkah menonaktifkan dua figur publik ternama ini menjadi sorotan besar. Di satu sisi, keputusan PAN dipandang sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga marwah politik di tengah kondisi nasional yang penuh gejolak.
Namun, di sisi lain, publik juga mempertanyakan apakah keputusan ini hanya bersifat politis atau benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat.