INSIBERNEWS - Para keluarga korban longsor di area tambang batu alam Gunung Kuda, Desa Cipanas, Cirebon, mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bencana yang telah memakan sedikitnya 14 nyawa, serta sejumlah korban luka dan hilangnya delapan orang itu terjadi pada Jumat pagi, 30 Mei 2025.
Menyoroti tragedi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung menyampaikan komitmennya untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan santunan serta memastikan pendidikan anak-anak korban tetap berjalan tanpa hambatan.
Baca Juga: Diungkapkan Seskab Teddy, Sederet Universitas Top Inggris Raya Berminat Bangun Kampus di RI
"Anak-anaknya akan kami tanggung biaya sekolahnya sampai lulus SMA. Kalau perlu, kami bantu juga sampai perguruan tinggi," ucap Dedi saat meninjau lokasi kejadian pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Mayoritas korban merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk turun tangan, tidak hanya dalam hal bantuan finansial sementara, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga yang terdampak.
"Untuk pemulihan sosial, kami siap. Yang penting mereka bisa kembali bangkit dan hidup normal lagi," tambahnya.
Meski pemerintah provinsi siap menanggung beban sosial, Dedi juga menegaskan bahwa pihak pengelola tambang tidak bisa lepas tangan.
Ia meminta agar para pengusaha tambang di wilayah tersebut ikut bertanggung jawab atas musibah yang terjadi.
"Para pengelola harus segera ambil bagian dalam menangani keluarga korban. Mereka sudah untung banyak dari menambang di sini, sekarang saatnya menunjukkan kepedulian," tegasnya.
Sementara itu, proses evakuasi masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur masih berupaya mencari korban yang tertimbun. Kondisi medan yang curam dan material longsoran yang berat menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencarian.
Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan keselamatan di kawasan tambang rakyat. Warga sekitar berharap kejadian tragis ini bisa menjadi evaluasi besar-besaran terhadap izin dan pengawasan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.