INSIBERNEWS - Kabar yang menyebut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan diganti beredar luas di media sosial dan sejumlah platform pesan singkat, namun segera dibantah langsung oleh Kejaksaan Agung.
Lewat pernyataan resmi, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Baca Juga: Biodata Abel Arganaraz, Pemain PSBS Biak yang Cetak Gol vs Arema FC di Pekan 33 BRI Liga 1 2025
“Itu berita hoaks,” ujar Harli singkat saat dikonfirmasi pada Minggu, 18 Mei 2025.
Isu ini mencuat seiring dengan mulai ramainya spekulasi soal perombakan kabinet di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda resmi dari Istana terkait pergantian posisi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung sendiri menegaskan Burhanuddin masih menjalankan tugasnya seperti biasa dan tetap aktif memimpin berbagai agenda institusi.
Baca Juga: Prabowo dan PM Thailand Sepakat Perkuat Kerja Sama Militer dan Keamanan Kawasan
Sanitiar Burhanuddin pertama kali diangkat menjadi Jaksa Agung pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo, tepat setelah dirinya memasuki masa purnatugas dari karier panjangnya di Kejaksaan RI.
Sebelum menjadi orang nomor satu di korps Adhyaksa, Burhanuddin sempat menduduki beberapa posisi penting, mulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara hingga Sulawesi Selatan dan Barat.
Baca Juga: Tembus Rp796 Triliun, Portofolio Sustainable Finance BRI Menjadi yang Terbesar di Indonesia
Jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada tahun 2014. Setelah lima tahun berada di luar institusi, ia kembali dipanggil ke lingkaran hukum nasional oleh Jokowi, yang kala itu memilihnya untuk memimpin Kejaksaan Agung di periode kedua pemerintahannya.
Baca Juga: Budi Arie Terseret Nama di Kasus Judi Online, Istana Minta Publik Ikuti Proses Hukum
Selama menjabat, Burhanuddin dikenal aktif mendorong pemberantasan korupsi dan menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik.
Sejumlah operasi penegakan hukum besar lahir di bawah kepemimpinannya, membuatnya menjadi figur penting dalam wajah penegakan hukum nasional saat ini. Maka tak heran, kabar soal pencopotannya langsung menimbulkan perhatian publik, meski akhirnya ditepis tegas oleh pihak Kejagung.