INSIBERNEWS - Semarang kembali dihebohkan dengan perkembangan terbaru dalam persidangan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita.
Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Senin, 28 April 2025, sejumlah kesaksian mengejutkan mencuat ke permukaan, salah satunya menyebut adanya dugaan aliran dana ke institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
Kesaksian mencolok datang dari Eko Yuniarto, mantan Ketua Paguyuban Camat Kota Semarang. Ia mengungkap bahwa dana yang bersumber dari Ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kota Semarang, Martono, tidak hanya mengalir ke pihak swasta atau pejabat sipil, tetapi juga diarahkan ke Polrestabes Semarang dan Kejaksaan Negeri setempat.
Uang tersebut diduga diserahkan melalui dirinya dan Ade Bhakti, eks Camat Gajahmungkur yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
Baca Juga: LG Gandeng MediaTek Hadirkan Infotainment Mobil Super Canggih Berbasis Chip Tunggal
Menurut Eko, komunikasi utama dengan pihak institusi tetap dilakukan oleh Martono, sementara ia dan Ade hanya menjalankan tugas menyerahkan dana tersebut. Dalam pengakuannya, dana diberikan kepada Kanit Tipikor Polrestabes Semarang dan seorang Kasi Intel di Kejaksaan Negeri.
Eko juga sempat menyebut bahwa ia mendengar dana serupa ditujukan pula untuk Kodim, namun mengklaim tidak terlibat langsung dalam penyerahannya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bongkar Latihan Disiplin-Mandiri Bagi Siswa Nakal di Barak Militer
Pernyataan Eko di hadapan majelis hakim menjadi sorotan tajam publik, mengingat kasus yang menjerat Mbak Ita telah menarik perhatian luas sejak awal.
Dugaan aliran dana ke berbagai institusi ini memperluas dimensi perkara dan membuka potensi pengusutan lebih lanjut terhadap aktor-aktor lain di balik layar. Sidang ini sekaligus menambah daftar panjang kasus korupsi yang menyeret nama pejabat tinggi daerah di Tanah Air.
Baca Juga: Huawei Rilis Charger EV 1,5 MW, Bisa Isi Truk Listrik Hanya 15 Menit!
Kasus yang tengah disidangkan ini semakin memperkuat urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Publik kini menanti langkah lanjutan dari aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan keterlibatan institusi lain dan memastikan proses hukum berjalan secara adil dan terbuka.