INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pada Jumat (25/4/2025), giliran Kepala Biro Umum dan Pengadaan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Sukim Supandi, yang dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Baca Juga: Prabowo Kirim Surat Duka ke Vatikan, Beri Empati Mendalam atas Wafatnya Paus Fransiskus
Pemanggilan Sukim bukan yang pertama dalam pekan ini. KPK juga memanggil dua orang lainnya pada hari yang sama, yakni Ita Mudarsih, pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, serta Mesah Tarigan yang merupakan tenaga ahli DPR RI.
Ketiganya diduga mengetahui atau memiliki informasi penting terkait aliran dana mencurigakan dalam perkara pencucian uang yang melibatkan SYL.
Baca Juga: Gaikindo Soroti Gangguan Ormas di Kawasan Industri: Sudah Berlangsung Sejak 1990an
Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo telah lebih dulu divonis 12 tahun penjara dalam perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang terjadi dalam periode 2020–2023.
Namun KPK tidak berhenti di sana—lembaga antirasuah itu terus menelusuri kemungkinan adanya praktik pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi tersebut, yang melibatkan aset-aset bernilai besar dan penggunaan pihak-pihak lain sebagai perantara.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Strategi RI di Tengah Arah Baru Diplomasi Ekonomi AS
Dalam proses penyidikan yang terus berjalan sepanjang pekan ini, sejumlah pihak dari berbagai institusi telah turut dimintai keterangan.
Di antaranya adalah mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang yang dipanggil pada Senin (21/4), serta beberapa pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pertanian pada hari-hari berikutnya, termasuk auditor, sekretaris direktorat, hingga advokat dari firma hukum.
KPK menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengungkap seluruh jaringan dan mekanisme pencucian uang yang dilakukan oleh SYL.
Dengan memanggil berbagai kalangan, mulai dari birokrat, auditor, hingga profesional hukum, KPK berharap dapat mengurai benang kusut aliran dana yang diduga kuat disamarkan dalam berbagai bentuk dan jalur, demi menegakkan transparansi serta akuntabilitas di tubuh pemerintahan.