INSIBERNEWS - Universitas Harvard resmi mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Senin (21/4/2025), menyusul ancaman pembekuan dana federal sebesar USD 2,2 miliar.
Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam ketegangan antara institusi pendidikan ternama Amerika Serikat itu dengan pemerintah federal, terutama terkait isu otonomi akademik dan pendanaan riset.
Baca Juga: Hailey Bieber Ungkap Derita Kista Ovarium, Ajak Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi
Presiden Harvard, Alan M. Garber, menyampaikan keprihatinannya dalam surat terbuka kepada komunitas kampus. Ia menegaskan bahwa tindakan pemerintahan Trump dianggap sebagai “pemaksaan ilegal” yang dapat merusak integritas pendidikan tinggi di AS.
Menurut Garber, langkah pemerintah itu merupakan bentuk intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa menempatkan pendidikan tinggi dalam ancaman kontrol politik yang tidak sehat.
Baca Juga: Changan Siap Gempur Pasar Mobil Setir Kanan, Indonesia Jadi Target Strategis
Ancaman pencabutan dana ini diyakini akan berdampak besar, tak hanya pada operasional universitas, tetapi juga terhadap mahasiswa, tenaga pendidik, peneliti, hingga layanan kesehatan yang bergantung pada proyek-proyek riset yang didanai federal.
Garber menambahkan bahwa keputusan ini juga bisa melemahkan posisi pendidikan tinggi AS dalam lanskap global, mengingat Harvard merupakan salah satu pusat riset terkemuka dunia.
Baca Juga: Transaksi BPHTB di Jakarta Kini Lebih Cepat dan Praktis Lewat Pajak Online
Sementara itu, pihak pemerintahan Trump menyatakan akan segera memberikan tanggapan resmi di pengadilan. Belum ada pernyataan mendetail dari Gedung Putih terkait dasar pembekuan dana tersebut, namun langkah ini disinyalir sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menekan kampus-kampus besar yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan politik Presiden Trump.
Baca Juga: Menteri Zionis Ancam Bakal Gulingkan Netanyahu Jika Gaza Tak Diduduki Militer Israel
Kasus ini menjadi sorotan luas karena dinilai sebagai titik balik dalam relasi antara dunia akademis dan pemerintahan. Jika gugatan Harvard berhasil, hal ini bisa menjadi preseden penting dalam melindungi otonomi universitas di tengah tekanan politik.
Sebaliknya, jika kalah, hal ini bisa membuka pintu bagi intervensi pemerintah yang lebih luas ke dalam ranah pendidikan tinggi.