INSIBERNEWS - Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengklaim bahwa lebih dari 30 negara anggota NATO dan mitra internasional siap bergabung dalam koalisi yang akan mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari "misi penjaga perdamaian."
Menurutnya, negara-negara tersebut ingin membentuk aliansi yang disebutnya sebagai "koalisi yang bersedia" untuk memastikan stabilitas di Ukraina jika gencatan senjata dengan Rusia berhasil dicapai.
Baca Juga: Komisi I DPR Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna, Selangkah Lagi Jadi Undang-Undang
Meski demikian, rencana ini tidak serta-merta mendapat dukungan penuh. Starmer menegaskan bahwa pengerahan pasukan ini hanya akan terjadi jika ada jaminan keamanan dari Amerika Serikat kepada Eropa.
Namun, Gedung Putih hingga kini belum memberikan sinyal persetujuan, bahkan dikabarkan menolak gagasan tersebut.
Baca Juga: SNBT 2025 Dibuka, Ini Daya Tampung Teknik Geofisika di UPN Veteran Yogyakarta: Ternyata Tembus...
Salah satu tujuan utama dari kehadiran pasukan internasional ini, menurut Starmer, adalah untuk mencegah kemungkinan agresi baru dari Rusia di masa depan.
"Kami ingin memastikan bahwa Ukraina dapat membangun kembali dengan aman, tanpa ancaman dari luar yang bisa mengganggu perdamaian," ungkapnya dalam pernyataan resmi.
Baca Juga: Wamenekraf Irene Umar Ajak Kolaborasi untuk Kembangkan Pembelajaran Digital di Indonesia
Namun, klaim ambisius ini langsung mendapat reaksi dari Rusia. Seorang pejabat senior Rusia menanggapi dengan sinis, menyebut rencana tersebut tak lebih dari sekadar gertakan politik.
Moskow meragukan kesiapan negara-negara NATO untuk benar-benar mengerahkan pasukan ke Ukraina, terutama tanpa adanya dukungan penuh dari Washington.
Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Desak Negara Segera Lunasi Ganti Rugi Tanah Mat Solar Rp3,3 Miliar
Meski demikian, isu ini dipastikan akan terus menjadi perhatian dunia, mengingat potensi eskalasi konflik jika NATO benar-benar mengirimkan pasukan ke wilayah yang masih bergolak.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana respons Amerika Serikat dan langkah-langkah selanjutnya dari negara-negara Eropa terkait inisiatif ini.