Istana Imbau Masyarakat Jangan Jadi Pendatang Haram Ditengah Ramainya Tren KaburAjaDulu

INSIBERNEWS - Masyarakat Indonesia kini tengah diramaikan dengan tagar KaburAjaDulu di media sosial, tren ini berisi ajakan atau keinginan untuk merantau ke luar negeri.

Berawal dari maraknya PHK massal hingga kabar efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, banyak WNI yang tergoda untuk keluar dari Tanah Air dan mencari pekerjaan di luar negeri.

Ramainya tren #KaburAjaDulu ini kemudian menuai sorotan dari pemerintah.

Baca Juga: Kesehatan Paus Fransiskus Terganggu Hingga Dirawat di Rumah Sakit Karena Bronkitis, Beberapa Acara Publik Dibatalkan

Istana Ingatkan Pentingnya Skill Sebelum #KaburAjaDulu
Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengingatkan masyarakat untuk memiliki skill sebelum memutuskan keluar negeri.

Ia juga mengingatkan WNI untuk masuk ke negara tujuan sesuai dengan prosedur yang legal.

“Kalau mau merantau itu bagus lho, kalau mau merantau,” kata Hasan Nasbi kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.

Baca Juga: Begini Strategi BRI yang Fleksibel dan Terukur, Jaga Pertumbuhan Bisnis di Tengah Dinamika Ekonomi Global

“Tapi kalau mau merantau ke luar negeri, ingat harus punya skill kalau nggak punya skill, nanti nggak punya pekerjaan baik di luar negeri,” ujar Hasan mengingatkan pentingnya skill yang harus dimiliki.

Selain persoalan skill, Hasan juga menggarisbawahi tentang prosedur legal masuk ke negara lain.

“Yang kedua, harus taat prosedur supaya nggak jadi pendatang haram,” ucapnya.

“Kalau orang mau merantau, nggak boleh dilarang,” imbuhnya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut Tren Kabur Aja Dulu Tunjukkan Tanda Kurang Cinta Tanah Air Indonesia, Benarkah?

Terkait hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menanggapi tren #KaburAjaDulu sebagai tantangan Indonesia untuk membuka banyak lapangan pekerjaan.

Menaker Yassierli mengatakan jika tagar tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi dan menjadi perhatian untuk pemerintah.