INSIBERNEWS - Program makan bergizi gratis (MBG) ikut terkena efisiensi anggaran oleh pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebesar 0,2845 persen.
Dadan Hidayana selaku Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa anggaran awal yang sebesar Rp71 triliun harus dipotong sekitar Rp200,2 miliar.
Keputusan ini bermula dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kantor BGN, di mana beliau mengarahkan BGN untuk efisiensi anggaran pada sektor pengadaan lahan infrastruktur, khususnya untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Presiden Prabowo Adakan Glamping untuk Kepala Daerah dengan Anggaran Rp10 M di Tengah Efisiensi
BGN diminta Presiden untuk memanfaatkan lahan yang bisa dipinjam dari instansi lain, seperti kementerian, Pemerintah Daerah, atau BUMN, guna menghemat anggaran.
Meski ikut terdampak pemangkasan anggaran, Dadan memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai rencana dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada 2025.
Program MBG akan tetap berjalan seperti semula tanpa perubahan yang signifikan akibat pemangkasan anggaran tersebut. Dadan menyebut bahwa hal ini tidak akan memengaruhi anggaran untuk pegawai.
Apa Dampak Pemangkasan Anggaran pada Sektor Perekonomian?
Pemangkasan anggaran ini tentunya membawa dampak signifikan bagi perekonomian, terutama terkait dengan pengangguran dan daya beli masyarakat.
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, pemangkasan anggaran yang terjadi, terutama di sektor strategis, dapat menghambat konsumsi domestik dan pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, berkurangnya anggaran untuk sektor-sektor produktif dapat menurunkan daya saing dan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi.
Meskipun program MBG dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian, Rizal menilai dampak tersebut mungkin tidak sebanding dengan kerugian dari pemangkasan anggaran lainnya.
Dalam menghadapi kondisi ini, Rizal merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih seimbang, yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan sosial, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga.
Artikel Terkait
Calo Digital Tiket KAI Untuk Mudik Marak, Pengamat Sarankan Solusi Ini!
NU Tegaskan Haram! Bergabung dalam Konflik Negara Lain Termasuk Palestina Bisa Memperbesar Fitnah!
Badan Anggaran DPR Minta Pemerintah untuk Ngerem Pengangkatan Stafsus Demi Efisiensi Anggaran
Pengangkatan Stafsus Presiden Kena Kritik Badan Anggaran DPR, Sebenarnya Seberapa Penting Tugasnya?
Presiden Prabowo Adakan Glamping untuk Kepala Daerah dengan Anggaran Rp10 M di Tengah Efisiensi