Bangkok Masuk Zona Merah Polusi Udara, Thailand Terapkan Kebijakan Transportasi Umum Gratis dan Tutup 350 Sekolah

INSIBERNEWS - Pemerintah Thailand mengambil langkah progresif dalam mengatasi masalah polusi udara yang semakin mengkhawatirkan di Bangkok, kota metropolitan yang terkenal dengan kemacetannya.

Menteri Transportasi Thailand, Suriya Juangroongruangkit, mengumumkan bahwa mulai Sabtu, 25 Januari 2025, seluruh layanan transportasi publik, termasuk skytrain, metro, kereta ringan, dan bus, akan digratiskan selama tujuh hari.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan dan menekan tingkat polusi udara.

Baca Juga: Indonesia Diakui di World Economic Forum 2025, Klaus Schwab Puji Program MBG Prabowo

“Kami berharap kebijakan ini akan membantu mengurangi polusi,” ujar Suriya dalam laporan yang dikutip dari Channel News Asia.

Upaya Mengurangi Polusi dan Dampaknya
Polusi udara di Bangkok sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan pribadi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum, sehingga jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi dapat berkurang.

Baca Juga: Trump Kembali Tegaskan Larangan Transgender di Militer AS, Kebijakan Menuai Kontroversi

Selain menggratiskan transportasi umum, pemerintah Thailand juga memutuskan untuk menutup 350 sekolah di Bangkok pada Jumat, 24 Januari 2025.

Keputusan ini diambil sebagai tindakan pencegahan guna melindungi kesehatan anak-anak di tengah meningkatnya tingkat polusi udara.

Menurut laporan Cites Today, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 140 juta Baht (sekitar Rp67,1 miliar) untuk mengganti pendapatan yang hilang dari operator transportasi akibat kebijakan ini.

Baca Juga: 5 Desain Tangga Spiral Minimalis yang Bisa Membuat Rumah Anda Tampak Lebih Luas

Dengan adanya subsidi ini, seluruh layanan bus dan kereta listrik di Bangkok tetap dapat beroperasi tanpa membebankan biaya kepada masyarakat.

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dalam pernyataan di akun media sosialnya, menegaskan bahwa pencemaran udara akibat partikel halus PM2.5 merupakan masalah nasional yang harus segera diatasi.