Kasus Kriminal WNI di Jepang Meningkat, Kemenlu Soroti Kekhawatiran

INSIBERNEWS - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus kriminal yang melibatkan WNI di Jepang sepanjang tahun terakhir.

Menurut Judha, tren ini semakin mengkhawatirkan dan perlu perhatian lebih dari pemerintah.

Baca Juga: Insiden Keracunan di Program Makan Bergizi Gratis, Istana Minta Evaluasi SOP

"Kemlu mencatat adanya peningkatan kasus WNI yang terlibat dalam tindakan kriminal di Jepang. Ini tentu saja menjadi hal yang memprihatinkan," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (17/1/2025).

Kasus terbaru yang mencuat adalah penangkapan 11 WNI oleh kepolisian Jepang di Prefektur Gunma pada November 2024.

Baca Juga: Jorge Martin Pilih Pelat Nomor 1 di MotoGP 2025: Saya Telah Berjuang untuk Ini

Mereka diduga terlibat dalam perampokan yang berujung pada pembunuhan terhadap sesama WNI. Selain itu, pada akhir November 2024, ada juga laporan mengenai seorang WNI yang melakukan perampokan dan penusukan terhadap pasangan suami istri lansia di Prefektur Shizuoka.

"Tindak kriminal ini jelas meresahkan dan tidak mencerminkan citra positif warga Indonesia di luar negeri," tambah Judha.

Baca Juga: Hamas Tuding Netanyahu Sengaja Ulur Implementasi Gencatan Senjata di Gaza

Tak hanya itu, pada September 2024, polisi Jepang juga menangkap seorang WNI yang diduga membobol rumah di Prefektur Kagawa.

Kasus-kasus kriminal yang melibatkan WNI ini semakin mencuat ke permukaan, termasuk insiden yang sempat viral di bulan Agustus 2024, di mana geng-geng WNI dilaporkan membuat resah warga di jalanan Osaka.

Baca Juga: Usulan Cukai Rokok untuk Program Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani: Rp150 Triliun, Masalah Selesai

Kejadian-kejadian tersebut turut menambah kekhawatiran di kalangan masyarakat Jepang mengenai keamanan yang melibatkan orang asing.

Pihak Kemlu Indonesia menyatakan bahwa mereka terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Jepang untuk memberikan perlindungan kepada WNI yang terlibat dalam masalah hukum.