Singgung Nama Prabowo, Menteri Agama Beberkan Cerita Soal Penurunan Biaya Haji 2025

Menag Nasaruddin mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR yang meskipun dalam masa reses tetap bekerja untuk kepentingan jemaah haji.

Baca Juga: Versi Lokal? Yuk Intip 'Kembaran' Para Pemain Series Squid Game di Indonesia!

Adapun, menurutnya kesepakatan BPIH ini sesuai dengan harapan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus untuk memberikan kesempatan kepada calon jemaah haji dengan biaya yang lebih murah.

Menag juga menjelaskan bahwa total Nilai Manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M adalah sebesar Rp6.831.820.756.658,34, lebih kecil Rp1.368.219.881.908,86 dibandingkan dengan nilai manfaat pada operasional haji 2024.

“Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak,” harap Menag.

Baca Juga: Prediksi Kripto 2025: AI Ungkap Harga Crypto Bitcoin, Ethereum, dan Solana Tembus Angka Fantastis! Bisa Tembus 0 Ribu!

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat.

Namun, ia juga berharap masyarakat tidak hanya merasa senang di awal, tetapi tetap merasa puas saat pelaksanaan haji pada Juni mendatang.

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Obsesi Presiden Prabowo atas Turunnya Biaya Haji 2025
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin mengungkapkan bahwa keputusan untuk menurunkan biaya haji 2025 merupakan salah satu obsesi Presiden Prabowo.

"Ini obsesi Presiden Prabowo kepada kami Kemenag dan BPH, bagaimana bisa diperingan beban jemaah tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," ungkapnya.

Baca Juga: Resep Cara Membuat Es Kopi Sederhana, Bisa Kamu Buat Sendiri di Rumah

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyisir biaya haji dan mengeliminasi biaya yang tidak perlu.

"Kami mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul," tambah Nasaruddin.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa pendekatan pemerintah dalam hal ini adalah pengabdian dan pelayanan, bukan bisnis.