INSIBERNEWS– Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih fokus menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini mandek dibanding menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merilis video terkait dugaan skandal korupsi pejabat negara.
Hal ini disampaikan Guntur sebagai tanggapan atas desakan KPK agar Hasto melaporkan bukti yang dimiliki kepada aparat berwenang.
“Lebih baik KPK segera menindaklanjuti kasus-kasus besar yang sampai sekarang masih tertunda penyelesaiannya,” ujar Guntur saat ditemui, Senin (30/12/2024).
Ia menyoroti salah satu kasus yang pernah diungkap oleh ekonom Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang disebut telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Baca Juga: Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Hasil Pertanian Lokal
“Almarhum Faisal Basri sudah memberikan informasi soal dugaan ekspor ilegal bijih nikel. Ada dua nama yang pernah disebut, Bobby dan Airlangga. Itu harus diselidiki lebih lanjut,” tegas Guntur, mengingatkan kembali urgensi penanganan kasus tersebut oleh KPK.
Baca Juga: RPJMN 2025-2029 Targetkan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Tak hanya itu, Guntur juga menyinggung laporan yang pernah disampaikan oleh akademisi Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi yang melibatkan anak-anak Presiden Joko Widodo. Menurut Guntur, laporan itu juga layak untuk ditindaklanjuti secara serius oleh KPK.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Rp71 Triliun Dinilai Belum Cukup
“Laporan dari Ubedilah Badrun soal dugaan korupsi anak-anak Pak Jokowi harus diusut tuntas. Jangan sampai dibiarkan begitu saja tanpa ada perkembangan,” tambahnya.
Guntur menegaskan bahwa setiap informasi terkait dugaan korupsi, terlebih jika sudah melibatkan angka kerugian negara yang fantastis, seharusnya menjadi prioritas bagi KPK.
Baca Juga: Jokowi Bantah Isu Tiga Periode: Jangan Ada Framing Jahat
Artikel Terkait
Prabowo Tegaskan Akan Tindak Tegas Penyelundupan Demi Kedaulatan Indonesia
Presiden Dimakzulkan, Korea Selatan Keluarkan Surat Penangkapan untuk Yoon Suk Yeol
Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 Mulai Mencuat, Wakil Menag Angkat Bicara
Jokowi Bantah Isu Tiga Periode: Jangan Ada Framing Jahat
Prabowo Minta Jaksa Banding Vonis Harvey Moeis Jadi 50 Tahun Penjara, Begini Kata Kejagung
Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Rp71 Triliun Dinilai Belum Cukup
RPJMN 2025-2029 Targetkan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Hasil Pertanian Lokal
Prabowo Minta Kementerian Berhemat, Tekankan Prioritas untuk Anak-anak dan Guru
Presiden Prabowo Sindir Vonis Ringan Terdakwa Korupsi Rp300 Triliun: Jangan-jangan Di Penjara Pake AC