INSIBERNEWS - Anggota DPR RI Novita Hardini menanggapi dengan keras kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk sekolah berstandar internasional.
Menurutnya, kebijakan ini justru akan semakin memperlebar kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan di sekolah internasional.
Baca Juga: Bikin Transaksi Tanpa Kartu Jadi Lebih Mudah, BRI dan Artajasa Luncurkan Fitur Cardless Withdrawal
Novita menjelaskan bahwa sekolah internasional memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, baik bagi anak Indonesia maupun untuk mendorong perbaikan sistem pendidikan nasional.
Dengan adanya sekolah berstandar internasional, diharapkan sekolah-sekolah nasional dapat berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, menjadikan institusi ini sebagai tolak ukur dan motivasi.
Oleh karena itu, kebijakan ini dipandangnya justru akan membuat pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tidak hanya itu, Novita juga menekankan bahwa banyak orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah internasional bukan karena status sosial mereka yang berada di kelas atas, melainkan karena tekad untuk memberikan pendidikan terbaik meskipun terkendala masalah ekonomi.
Baca Juga: Bank Indonesia Siap Luncurkan QRIS Tap NFC pada 2025, Meningkatkan Kemudahan Transaksi Digital
Banyak orang tua yang rela mengorbankan berbagai kebutuhan demi memastikan anak mereka mendapatkan kesempatan belajar di lembaga pendidikan yang lebih maju.
"Faktanya, tidak semua anak yang belajar di sekolah internasional berasal dari keluarga kaya. Banyak orang tua yang bekerja lebih keras, bahkan mengurangi pengeluaran lain demi memenuhi biaya pendidikan anak mereka," ujar Novita saat menyampaikan pandangannya di depan awak media.
Hal ini menunjukkan betapa besarnya komitmen orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih baik meskipun dengan pengorbanan yang signifikan.
Novita Hardini pun berharap agar kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Artikel Terkait
Galiech Ridha Rahardja Bantah Isu Pindah Agama di Tengah Proses Perceraian dengan Asri Welas
Drama Perceraian Baim Wong dan Paula: Baim Bawa Banyak Saksi, Paula Singgung Soal Doa Orang Terzalimi
Bernilai Fantastis, Fakta Terkini Kasus Korupsi yang Pernah Bikin Heboh, dari Harvey Moeis hingga Tom Lembong
Prabowo Tanggapi Profesor Yang Tak Setuju Soal Program Makan Bergizi Gratis: Punya Otak Tapi Ga Punya Hati
Ramai Peminat di Mesir! Prabowo Harap El-Sisi Bisa Jadikan Pencak Silat Sebagai Cabor Resmi
Bank Indonesia Siap Luncurkan QRIS Tap NFC pada 2025, Meningkatkan Kemudahan Transaksi Digital
Memiliki Pandangan yang Sama, Prabowo dan Presiden Mesir Kompak Suarakan Gencatan Senjata di Palestina
Prabowo Instruksikan Putar Lagu 'Indonesia Raya' di Semua Stasiun Televisi Pukul 06.00 WIB
Bikin Transaksi Tanpa Kartu Jadi Lebih Mudah, BRI dan Artajasa Luncurkan Fitur Cardless Withdrawal
Kenaikan Pajak Motor Baru: AISI Prediksi Harga Naik hingga Rp2 Juta di 2025