Indonesia Raih Predikat Netral dari PBB Setelah Pulangkan Mary Jane dan Bali Nine ke Negara Asal

INSIBERNEWS - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil meraih predikat netral dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbaru.

Predikat ini menjadi peningkatan signifikan dari sebelumnya yang cenderung negatif, berkat kebijakan pemulangan terpidana mati Mary Jane Veloso dan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Baca Juga: Australia Tarik Indomie dari Pasaran: Dua Varian Bermasalah dengan Kandungan Alergen

Hasil ini diumumkan dalam pertemuan tahunan PBB di Jenewa, Swiss, pada akhir November 2024.

Dalam konferensi pers pada Rabu (18/12/2024), Pigai menjelaskan bahwa apresiasi PBB terhadap Indonesia tercantum pada poin 13 laporan resmi mereka.

“Indonesia mendapat pengakuan positif atas pembatalan hukuman mati serta pemulangan terpidana ke negara asal. Ini menunjukkan kemajuan signifikan di bidang HAM,” ujarnya.

Baca Juga: Farhat Abbas Resmi Telah Mencabut Laporan Terhadap Denny Sumargo di Polres Jakarta Selatan

Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri, berhasil memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki citra Indonesia di forum internasional.

Menurut Pigai, predikat netral dari PBB ini juga menjadi pencapaian besar bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang baru bekerja selama 60 hari.

Baca Juga: Rial Iran Anjlok ke Rekor Terendah, Trump dan Ketegangan Geopolitik Jadi Pemicu

“Dulu, pada 2015, Indonesia pernah dinilai buruk oleh PBB, terutama terkait kasus unfair trial. Kini, kita mulai bangkit,” kata Pigai.

Ia menambahkan, kebijakan progresif terkait HAM akan terus diupayakan untuk menjaga momentum ini, terutama dalam isu-isu sensitif seperti hukuman mati dan perlindungan hak-hak kelompok rentan.

Baca Juga: Bank Terbesar Di Jepang Kemalingan Uang Sebesar 105 Miliar, Pelaku Karyawan Sendiri

Tak hanya itu, Pigai menyoroti sektor bisnis sebagai salah satu fokus ke depan. Menurutnya, isu HAM di sektor kelapa sawit, pertambangan, dan proyek-proyek besar sering kali menjadi perhatian internasional karena berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, sosial, dan budaya.