Yusril Ihza Mahendra Menegaskan Siap Ubah Pendekatan Hukum Narkoba: Pengguna Tak Lagi Dipenjara, Akan Dapat Rehabilitasi, Bukan Hukuman! Simak Perubah

INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia tengah merancang perubahan besar dalam cara penanganan kasus narkotika, yang tercermin dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Salah satu perubahan signifikan adalah perbedaan perlakuan hukum antara pengguna narkoba dan pelaku perdagangan narkotika ilegal. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam mengatasi masalah narkotika di Indonesia.

Pembedaan Perlakuan Hukum untuk Pengguna dan Pengedar

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba dengan cara yang lebih tepat sasaran.

Saat ini, baik pengguna narkoba maupun pengedar keduanya dijerat dengan pidana yang sama, yang dianggap kurang memadai dalam menangani akar masalahnya.

Namun, dengan revisi KUHP yang baru, pemerintah berencana untuk membedakan penanganan antara pengguna narkoba dan pelaku perdagangan narkotika ilegal.

Yusril menegaskan, pengguna narkoba yang selama ini dianggap sebagai pelaku kejahatan, ke depan akan diperlakukan lebih seperti korban. Mereka akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar dijatuhi hukuman pidana.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan baik pengedar maupun korban, pengguna ya dua-duanya dihukum," ujar Yusril dalam wawancaranya di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM pada Rabu (11/12).

 Baca Juga: Kejaksaan Negeri Medan Juara III KPK Awards 2024! Tunjukkan Kerja Profesional dan Raih Penghargaan, Ini Rahasia Suksesnya!

Pendekatan Humanis: Rehabilitasi dan Pembinaan untuk Pengguna

Perubahan ini sejalan dengan pendekatan yang lebih humanis, yang memandang pengguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan bantuan, bukan hanya hukuman. Yusril menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan penanganan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Rehabilitasi akan menjadi jalan utama bagi mereka yang terjerat narkoba, sementara para pengedar dan pelaku perdagangan narkotika ilegal akan tetap mendapatkan hukuman pidana yang berat.

"Dengan dengan demikian sebenarnya warga pembinaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tambah Yusril, menggambarkan dampak positif yang diharapkan dari perubahan ini terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami masalah overkapasitas.

 Baca Juga: Megawati Kritik Anggaran Makan Bergizi Gratis, Sebut Rp10.000 Terlalu Kecil

Tantangan dalam Implementasi: Ketersediaan Tenaga Rehabilitasi

Namun, Yusril juga mengingatkan bahwa meskipun perubahan ini terdengar menjanjikan, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan akan tenaga ahli yang terlatih untuk melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga profesional yang dapat menangani rehabilitasi narkoba secara efektif.

“Tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian Sosial,” ungkap Yusril. Tanpa ketersediaan tenaga ahli yang cukup, tujuan besar ini mungkin akan sulit tercapai.