Lebih Dari 100 Negara Gagal Sepakati Pembatasan Penggunaan Plastik

INSIBERNEWS - Pertemuan internasional yang digelar di Korea Selatan pada Senin (2/12/2024) untuk membahas perjanjian mengatasi polusi plastik berakhir tanpa kesepakatan.

Hampir 200 negara gagal mencapai kata sepakat untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum guna mengendalikan siklus hidup plastik, mulai dari produksi hingga pembuangan.

Baca Juga: Pamer Buku Nikah, Huang Zitao dan Xu Yiyang Resmi Menjadi Pasangan Suami Istri

Salah satu faktor utama kegagalan ini adalah adanya perbedaan pandangan yang tajam. Kelompok kecil negara, seperti Arab Saudi dan Rusia, yang dikenal sebagai penghasil minyak bumi, menolak pembatasan ketat pada produksi plastik.

Mereka bersikeras bahwa solusi terbaik adalah meningkatkan investasi pada sistem daur ulang, alih-alih membatasi produksi.

Baca Juga: Sebut Pendukung Pratiwi Noviyanthi Mayoritas, Alvin Lim Bilang Mendukung Agus Adalah Kebenaran, Mayoritas Tidak Pernah Bisa Melawan Hukum

Sebaliknya, mayoritas negara mendesak perlunya regulasi tegas, termasuk pengurangan produksi plastik sekali pakai.

“Kami tidak menginginkan perjanjian yang lemah,” tegas Juliet Kabera, Direktur Jenderal Otoritas Lingkungan Rwanda, yang menjadi salah satu suara lantang dalam mendukung perjanjian yang lebih kuat.

Baca Juga: Timnas Indonesia Tuai Sorotan Media Vietnam Jelang AFF 2024, Sebut Shin Tae Yong Khawatir dengan Pemain Garuda Muda

Kabera menambahkan bahwa kesepakatan yang setengah hati hanya akan memperburuk masalah polusi plastik, yang kini menjadi ancaman besar bagi lingkungan global.

Perdebatan ini juga mencerminkan kepentingan ekonomi masing-masing negara. Beberapa negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi dan Iran, memandang plastik sebagai masa depan petrokimia, terutama di tengah transisi global menuju energi terbarukan.

Baca Juga: Hanya Rp10 Ribu per Porsi, Cak Imin Sebut Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Bisa Bertambah Tiap tahun dan Ajak Ibu-ibu Ikut Berpartisipasi

Dengan menurunnya permintaan bahan bakar fosil, plastik menjadi alternatif penting bagi negara-negara tersebut untuk menjaga keberlanjutan ekonomi mereka.

Diperkirakan, permintaan petrokimia akan hampir dua kali lipat pada 2050, menjadikan plastik sebagai salah satu komoditas utama.