Kabinet Jokowi di Reshuffle, Begini Reaksi Politikus PDIP

INSIBERNEWS - Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri, wakil menteri dan kepala badan di Istana Negara Jakarta pada Senin (19/8/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan jika reshuffle kabinet atau pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan berikutnya.

Reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Jokowi itu rupanya mendapat tanggapan dari berbagai kalangan termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di mana Menkumham teri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Loly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkena reshuffle.

Baca Juga: Panas! PDIP Vs Jokowi, Buka-bukaan Noda Hitam Dalam Politik

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan terkait kadernya yang terkena perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi karena menurutnya PDIP dari awal pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin telah mewakafkan kadernya yang menjadi menteri untuk kepentingan serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

“Kalau pertanyaanya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDIP perjuangan, kan PDIP perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi bagi PDIP tidak ada masalah sedikitpun,” ungkap Said.

Atas ketaatannya kepada konstitusi, Said mengungkapkan jika pihaknya menerim pergantian Pak Yasonna dan/atau Bapak Arifin Tasrif.

Baca Juga: Hari ini Jokowi Reshufle Kabinet, Kemenkumham Yasonna Laoly Diganti Oleh Politikus Gerindra Supratman Andi Atgas

Menurut Said, perombakan kabinet yang dilakukan merupakan hak prerogatif Presiden, maka dari itu ia menyebukan bahwa PDIP mengembalikan kepada Presiden apabila sewaktu-waktu menteri yang berasal dari PDIP akan diganti.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai bahwa kocok ulang kabinet Presiden Jokowi merupakan politik kotor kekuasaan yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan dan posisi dinasti politik Jokowi.

Menurut Deddy, Jokowi tak memiliki alasan etis, substansial, teknis birokratis yang bisa menjelaskan mengenai reshuffle menjelang dua bulan lengser. Bahkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menganggap Jokowi tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan.

Baca Juga: Istimewa! Sidang Kabinet Paripurna Pertama di IKN Bahas Serius Evaluasi Pemerintah

Dalam keterangan yang sama, Deddy menuding jika Jokowi ingin meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dengan mengganti Yasonna Laoly dari kursi Menkumham.

Selain itu, Deddy juga menduga jika pergantian Menteri ESDM merupakan murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukan para pemain atau pemilih tambang di kaki dinasti Jokowi.