MoU Damai Terancam Batal! Petinggi Parlemen AS Klaim Konflik dengan Iran Segera Masuk Fase Krusial

INSIBERNEWS - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya masih jauh dari kata usai.

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Mike Johnson, secara terbuka memberikan sinyal bahwa eskalasi konflik militer dengan Teheran kini bersiap memasuki babak baru yang lebih krusial, mengingat tidak adanya tanda-tanda konkrit bahwa perang ini akan segera mereda.

Sinyal kelanjutan manuver Washington tersebut disampaikan secara lugas oleh Johnson saat melakoni sesi wawancara khusus bersama jaringan televisi Fox News, sebagaimana dikutip oleh Middle East Eye pada Minggu (23/8/2026).

 

Dalam kesempatan itu, tokoh senior Partai Republik ini meyakinkan publik bahwa koalisi AS sudah mempersiapkan langkah lanjutan yang sangat matang.

 

"Saya kira kita akan memasuki fase baru segera. Saya yakin negara-negara sekutu kami siap membantu di fase selanjutnya, sampai kami menyelesaikannya," tegas Johnson memperingatkan.

Lebih jauh, pimpinan parlemen AS tersebut turut menggemakan kembali narasi ketidakpercayaan mendalam yang kerap dilontarkan oleh Donald Trump terhadap rezim Teheran.

 

Johnson dengan bangga mengeklaim bahwa tujuan utama pemerintahan AS dari masa ke masa untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir pemusnah massal sejatinya telah berhasil diwujudkan dengan gemilang sejak era kepemimpinan Trump.

Pernyataan agresif ini seolah membuka kembali luka lama dari operasi militer gabungan skala besar yang dilancarkan oleh AS dan sekutu utamanya, Israel, pada akhir Februari lalu.

 

 

Gempuran dahsyat tanpa henti tersebut berdampak sangat fatal bagi Teheran, di mana deretan pejabat tinggi pertahanan negara hingga Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas.

Tragedi bersejarah itu tentu saja tidak dibiarkan berlalu begitu saja oleh kubu Teheran yang langsung melancarkan aksi balasan tak kalah masif.

 

Militer Iran merespons dengan memborbardir wilayah kedaulatan Israel serta menargetkan sejumlah pangkalan militer strategis milik Amerika Serikat yang tersebar di negara-negara kawasan Teluk, termasuk fasilitas pertahanan yang berada di Yordania dan Bahrain.

 

Guna mencegah kehancuran yang lebih luas, AS dan Iran sebenarnya sempat menyepakati gencatan senjata sementara pada bulan April, yang kemudian disusul dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penghentian perang pada bulan Juni.

 

Namun ironisnya, jendela waktu 60 hari yang diberikan MoU untuk bernegosiasi kini justru berada di ujung tanduk akibat ancaman serangan yang berulang kali digaungkan oleh Trump.***