Ia menjamin draf surat keputusan akan segera dirampungkan agar para nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa harus merisaukan fluktuasi harga bahan bakar operasional.
"Ini semua dalam rangka memberikan kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan," tutur Bahlil.
Baca Juga: Gegana dan Densus 88 Turun Tangan Selidiki Dugaan Teror Bom di SDN Srengseng Sawah Jakarta Selatan
Demi mencegah kebocoran pasokan atau aksi nakal para penimbun, Kementerian ESDM tidak akan bekerja sendirian di lapangan. Mereka bakal menggandeng ketat jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memetakan secara presisi titik-titik mana saja yang berhak menjadi pelabuhan distribusi BBM murah tersebut.
Bahlil mewanti-wanti agar program yang niatnya memajukan ekonomi kerakyatan ini tidak dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang mencari celah keuntungan pribadi secara ilegal.
"Ini nanti agar tidak disalahgunakan, titik-titik distribusinya akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Supaya niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tidak disalahgunakan," pungkasnya dengan nada tegas.***
Artikel Terkait
Pemerintah Tak Akan Naikkan Pajak, Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Baru Dongkrak Penerimaan Negara
Kronologi Ledakan Bom di MAN 3 Padang Polisi Dalami Motif Siswa yang Diduga Jadi Korban Bullying
Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Digeledah KPK Terkait Skandal Suap Bupati Muara Enim, Sejumlah Barang Bukti Elektronik Disita
Fakta Baru Sidang Korupsi DJKA: Ada Alokasi Dana Rp100 Juta untuk Gus Miftah
Tepis Isu Mandek, DPR Kebut RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Sikat Harta Koruptor di 2026