Pemerintah Klaim APBN 2025 Berhasil Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

INSIBERNEWS - Pemerintah menyatakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, kebijakan fiskal dinilai mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong perbaikan indikator kesejahteraan.

Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas, Menkeu Purbaya Sebut Program Andalan Prabowo Tetap Dilanjutkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.

Dalam pemaparannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Purbaya menyebut tingkat pengangguran berhasil turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,91 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

Baca Juga: Kontroversi Lagu Bupati Purwakarta, Atalia Sebut Liriknya Tak Hormati Perempuan

"Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Menurut Purbaya, berbagai hasil tersebut merupakan buah dari pengelolaan APBN yang diarahkan secara tepat sasaran, mulai dari perlindungan sosial, dukungan terhadap sektor produktif, hingga pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah tersebut dinilai mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga: Aturan Pajak Marketplace Mulai Berlaku Agustus 2026, DJP Pastikan Pedagang Kecil Dikecualikan

Pemerintah juga menegaskan akan terus menjaga disiplin fiskal dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Evaluasi terhadap pelaksanaan APBN akan terus dilakukan agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Serikat Buruh Minta Dilibatkan dalam Restrukturisasi BUMN Demi Cegah Gelombang PHK