Soroti Pengelolaan MBG, CEO Promedia Group Usul Libatkan UMKM dan Kantin Sekolah, Pecah SPPG jadi Dapur Skala Kecil

INSIBERNEWS - Pengelolaan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus menuai sorotan hangat masyarakat meski telah berjalan selama 1,5 tahun.

Sejumlah kelalaian di lapangan sering mendapat protes dari masyarakat sampai muncul gerakan untuk menolak hingga mendesak penghentian program yang dimulai pada 6 Januari 2025 tersebut.

Terkait hal itu, CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, memberikan masukan perbaikan program MBG berdasarkan permasalahan yang banyak disuarakan masyarakat.

Menurutnya, narasi program MBG untuk memperbaiki gizi anak sekolah harus diganti. Banyak masyarakat justru terjebak mempersoalkan gizi dari makanan yang disajikan. Narasi akan lebih tepat jika program ini diarahkan untuk pembukaan lapangan kerja dan memperbesar perputaran ekonomi di daerah.

Baca Juga: Wow! Bukan Cuma Soal Skor, Jepang Kembali Curi Perhatian lewat Ruang Ganti yang Bersih dan Rapi

“Program MBG jalan terus, tentunya dengan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran. Ini program pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tapi perdebatan selalu soal gizi karena memaksakan narasi makan bergizi,” ucap Agus pada Rabu, 17 Juni 2026.

“Seandainya tetap dengan narasi perbaikan gizi dan mencegah stunting maka nominalnya tidak segitu. Penerima manfaat fokusnya juga bergeser ke ibu hamil,” tambahnya.

Sama halnya dengan penggunaan kata ‘gratis’ yang menjadi polemik di masyarakat. Karena program MBG menyedot banyak anggaran dari APBN. Dana APBN milik rakyat, jadi kata ‘gratis’ banyak dipersoalkan.

Baca Juga: Kabur dari Wartawan, Nanik S Deyang Bungkam soal Motor Listrik, Anas Urbaningrum: Jangan Hindari Pertanyaan Jurnalis

Mengurangi Dapur SPPG, Giatkan Dapur Skala Kecil

Keberadaan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pembangunannya membutuhkan biaya besar, juga banyak dipersoalkan. Akan lebih menjangkau banyak pihak jika ukuran dapur diperkecil.

Saat ini satu SPPG dirancang bisa melayani 3.000-3.500 porsi per hari. Sehingga dibutuhkan bangunan dapur yang besar dan peralatan yang banyak. Modal membangun satu titik SPPG bisa milyaran. UMKM sulit ikut berpartisipasi menyiapkan dapur makanan.

“Karena konsep SPPG yang sekarang butuh modal besar, akhirnya pemiliknya ya orang-orang berduit saja. Jangan heran jika pemilik SPPG banyak dari para politisi, pejabat, pengusaha, DPR, TNI, Polri seperti yang banyak dipersoalkan saat ini. Level UMKM, kantin sekolah, katering kecil pun tersingkir,” terangnya.

Baca Juga: Damai AS-Iran Jadi Angin Segar, Purbaya Sebut Beban Subsidi Energi Bisa Berkurang

Bahkan Sulis, panggilan akrab CEO Promedia Group ini mengusulkan nama SPPG diganti menjadi ‘Katering Warga’ atau ‘Dapur Nusantara’ dengan ukuran lebih kecil. Maksimal melayani 500 porsi sehari. Sehingga 1 dapur SPPG bisa dipecah menjadi 6 ‘Dapur Nusantara’.