Sebut Warga ‘Rakyat Jelata’, Status WhatsApp Diduga Petugas SPPG Purbalingga Banjir Kritik

INSIBERNEWS - Media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah unggahan yang diduga berasal dari petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga, Jawa Tengah. 

Tangkapan layar status WhatsApp tersebut menjadi viral setelah beredar luas di berbagai platform, termasuk Instagram.

Unggahan yang ramai diperbincangkan itu memperlihatkan beberapa petugas SPPG sedang berpose sambil melakukan peregangan sebelum berolahraga. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah aktivitas dalam foto tersebut, melainkan kalimat yang tertulis pada keterangan unggahan.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Soroti Menu Makan Bergizi Gratis, SPPG Mojosongo Beri Klarifikasi

Salah satu akun Instagram yang membagikan tangkapan layar tersebut adalah @info_purbalingga pada Senin, 16 Maret 2026. Dalam caption foto itu tertulis kalimat yang memicu polemik.

“Peregangan sik (dulu), sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur,” demikian bunyi keterangan dalam unggahan tersebut.

Warganet Geram dengan Istilah “Rakyat Jelata”

Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung memancing reaksi keras dari warganet. Banyak pengguna media sosial yang merasa tersinggung dengan penggunaan istilah “rakyat jelata”.

Menurut sebagian warganet, kalimat tersebut tidak pantas diucapkan oleh pihak yang terlibat dalam program pelayanan publik. Terlebih lagi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui dibiayai dari dana pajak masyarakat.

Baca Juga: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Naik Tahap Penyidikan, Polisi Bentuk Posko Pengaduan

Sejumlah komentar pun bermunculan di kolom unggahan tersebut.

Salah satu pengguna menuliskan bahwa para petugas seharusnya bersyukur mendapatkan pekerjaan dari program yang bersumber dari pajak masyarakat.

Pengguna lain juga menilai kritik dari masyarakat merupakan hal wajar dalam sebuah program pemerintah. Kritik dianggap sebagai bagian dari evaluasi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Ada pula komentar yang menyoroti bahwa program MBG serta operasional SPPG dibiayai oleh pajak rakyat, sehingga penggunaan istilah yang terkesan merendahkan masyarakat dinilai tidak pantas.

Baca Juga: Viral! Kru Bus Diduga Buang Sampah di Tol, Perusahaan Minta Maaf dan Beri Sanksi Larangan Kerja Sebulan