Danantara Tegaskan Belum Ada Pembahasan Pergantian Direksi Bank Himbara

INSIBERNEWS - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait rencana pergantian jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang berkembang di ruang publik.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, Danantara belum membahas langkah perombakan direksi. Ia menegaskan, setiap kebijakan strategis akan ditempuh melalui mekanisme yang terukur.

Baca Juga: Prasetyo Hadi Pastikan Surat Mundur Petinggi OJK Diproses, Ketua Definitif Belum Ada Nama

“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan di Jakarta, Sabtu.

Rosan menjelaskan, Danantara tetap membuka ruang evaluasi jika memang dibutuhkan perbaikan di tubuh bank milik negara. Namun, proses tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dan kajian yang komprehensif, bukan berdasarkan spekulasi.

Menurut dia, stabilitas manajemen perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan nasabah. Karena itu, setiap langkah strategis harus dipastikan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada kinerja bank.

Baca Juga: Fast Forever Resmi Diumumkan! Universal Tetapkan Jadwal Tayang Seri Terbaru 'Fast and Furious', Cek Tanggalnya

Rosan kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada agenda atau diskusi internal yang mengarah pada pergantian jajaran direksi bank Himbara. Ia meminta publik menunggu informasi resmi jika ada perkembangan kebijakan ke depan.

Pernyataan Danantara ini muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti direksi bank Himbara yang dinilai merugikan negara.

Sjafrie menilai, langkah tersebut diperlukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dan berperan optimal dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, bank pelat merah seharusnya lebih berpihak pada kepentingan negara dan rakyat.

Baca Juga: Trump Ajukan Kevin Warsh sebagai Calon Ketua The Fed, Pasar Global Ikut Menanti Arah Baru

Ia juga menyoroti masih adanya bank negara dan BUMN lain yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Kondisi tersebut, kata Sjafrie, bisa dipicu oleh kinerja direksi yang kurang optimal atau lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Ke depan, pemerintah disebut akan melakukan seleksi ketat dalam penunjukan direksi bank negara dan BUMN. Proses tersebut akan mempertimbangkan kemampuan intelektual, pengalaman, serta integritas untuk memastikan pengelolaan perusahaan negara berjalan lebih profesional.***