Dimulai Tahun Ini, Kepala Otorita Ungkap Pemindahan ASN ke IKN: Sebanyak 1,700-4,100 Pegawai Masuk Tahap Pertama

INSIBERNEWS - Pemerintah diketahui telah menyusun proyeksi jangka panjang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk kepastian waktu penetapan status politiknya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengklaim bahwa penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik akan segera dilakukan pada 2028.

Kepastian tersebut disampaikan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Mendagri, Menpan-RB, BKN dan Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 25 November 2025.

Baca Juga: Mensos Apresiasi Lonjakan Warga yang Jujur Menolak Bansos karena Sudah Mampu

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sempat mempertanyakan terkait kesiapan IKN dalam menerima pindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat.

Rifqinizamy menyebut bahwa infrastruktur di IKN berpotensi menjadi pembangunan yang ‘mubazir’ jika tak segera ditempati.

“Infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, teman-teman kami sebagian besar juga sudah datang ke sana menengok, melihat, ikut menempati beberapa hari di situ, kalau tidak cepat difungsikan juga akan mubazir,” ucap politikus dari Partai NasDem itu.

Baca Juga: Menko Polhukam Yusril Tegaskan Rehabilitasi Eks Direksi ASDP Sudah Sesuai Konstitusi

“Nah, karena itu berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN harus segera dilakukan dan kalau memang membutuhkan peran kami, kami siap melakukan,” tuturnya.

Terkait hal itu, Basuki menegaskan jadwal awal pemindahan ASN akan dimulai tahun ini.

“Mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Pak Bas juga memastikan pihaknya telah menyiapkan semua prasarana perkantoran maupun hunian.

Baca Juga: WhatsApp Setop Dukung Copilot, Microsoft Minta Pengguna Pindah ke Aplikasi Resmi

Pemindahan ASN ini menjadi salah satu indikator kesiapan operasional tahap awal pemerintahan di IKN.