Afrika Selatan Kerahkan Ribuan Pasukan Jelang G20 di Tengah Gelombang Unjuk Rasa dan Ketegangan Politik

INSIBERNEWS - Pemerintah Afrika Selatan memperketat pengamanan menjelang KTT G20 yang digelar pada 22–23 November 2025. Sebanyak 3.500 personel tambahan dikerahkan dan militer ditempatkan dalam status siaga penuh, seiring prediksi maraknya demonstrasi selama konferensi berlangsung.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa tuan rumah ingin memastikan acara tetap berjalan stabil di tengah dinamika politik yang menghangat.

Baca Juga: Bahan Peledak Dibeli Online, Polisi Ungkap Motif dan Latar Belakang ABH dalam Ledakan SMAN 72 Jakarta

Latihan militer digelar besar-besaran pada Rabu, 19 November 2025. Helikopter berlalu-lalang di langit Johannesburg, sementara pasukan berkuda melakukan patroli di rute strategis.

Pertunjukan kekuatan ini bukan hanya soal latihan rutin, tetapi juga pesan bahwa aparat siap menghadapi segala kemungkinan. Pemerintah juga menyiapkan area demonstrasi resmi untuk meredam potensi benturan dengan peserta KTT.

Wakil Komisaris Kepolisian, Letnan Jenderal Tebello Mosikili, mengatakan bahwa kepolisian tidak melarang masyarakat menyuarakan pendapat. Namun ia menegaskan semua aksi harus mengikuti aturan.

“Kami membuka ruang untuk demonstrasi, tetapi ada batasannya. Keamanan publik tetap prioritas,” ujarnya.

Baca Juga: Darurat Tata Kelola Tambang, JATAM Ungkap Praktik Tumpang Tindih Izin Sejumlah Perusahaan Nikel di Halmahera

KTT yang akan berlangsung selama dua hari ini menjadi momen penting bagi Afrika Selatan, mengingat negara tersebut adalah negara Afrika pertama yang memimpin forum G20.

Namun sorotan publik justru tertuju pada ketidakhadiran Amerika Serikat, yang memutuskan memboikot pertemuan ini. Keputusan itu langsung memicu perdebatan di ranah internasional dan dalam negeri Afrika Selatan sendiri.

Sementara itu, gelombang protes diperkirakan datang dari berbagai arah. Organisasi Women for Change menyerukan mogok massal pada Jumat sebagai bentuk protes terhadap angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.

Di sisi lain, kelompok anti-imigrasi berencana mengangkat isu pengangguran yang menyentuh 31 persen—angka yang memicu keresahan sosial dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Shin Min Ah Bantah Isu Hamil Duluan Usai Umumkan Menikah dengan Kim Woo Bin

Tidak berhenti di situ, koalisi organisasi masyarakat sipil mengumumkan akan menggelar konferensi tandingan. Mereka menyebut G20 sebagai forum yang hanya menguntungkan elit global dan “terlalu jauh dari realitas kehidupan masyarakat biasa.” Suasana ini menambah banyaknya tekanan yang harus diantisipasi pemerintah.