INSIBERNEWS - Perum Bulog terus memperkuat cadangan logistik nasional lewat pembangunan 100 gudang baru di berbagai daerah.
Langkah ini menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan pasokan beras tetap aman, terutama di tengah dinamika produksi dan tantangan distribusi beberapa tahun terakhir.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa proyek besar tersebut diproyeksikan mampu menambah kapasitas penyimpanan hingga satu juta ton beras jika keseluruhan gudang rampung dibangun.
Baca Juga: Defisit APBN Tetap Terkendali, Penerimaan Negara Melaju Stabil Hingga Akhir Oktober
“Estimasinya dengan 100 gudang ini maksimal sampai satu juta ton,” ujar Ahmad di Jakarta, dikutip pada Kamis (20/11/2025).
Setiap gudang memiliki kapasitas yang berbeda-beda, mulai dari 1.000 ton hingga 7.000 ton. Penyesuaian kapasitas ini dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah, potensi produksi padi, serta ketersediaan lahan yang dimiliki daerah masing-masing.
Dengan pendekatan ini, Bulog berharap fasilitas baru benar-benar berfungsi optimal sesuai karakteristik wilayah.
Baca Juga: QRIS Bakal Mendunia, Tahun Depan Bisa Dipakai di China dan Korea Selatan
Meski begitu, Ahmad mengakui bahwa penambahan 100 gudang belum sepenuhnya cukup untuk menjawab kebutuhan penyimpanan secara nasional. Oleh karena itu, Bulog tetap harus menyewa sejumlah gudang tambahan sebagai pendukung, terutama di wilayah dengan distribusi beras yang sangat aktif.
Tak hanya memperluas fasilitas fisik, Bulog juga mulai menyiapkan penggunaan teknologi penyimpanan modern.
Salah satunya adalah sistem plastik vakum, yang dinilai mampu menjaga kualitas beras lebih lama dan mengurangi risiko kerusakan akibat faktor lingkungan. Teknologi alternatif ini diharapkan dapat membantu Bulog menghadapi tantangan penyimpanan yang semakin kompleks.
Baca Juga: Gempa 6,0 Guncang Maluku, Warga Ambon dan Seram Rasakan Getaran
Dari target 100 gudang, sekitar 50 unit akan dibangun di atas lahan milik Bulog yang sudah tersedia. Penentuan lokasi tidak dilakukan sembarangan, tetapi melalui sinkronisasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai instansi terkait.
Tujuannya agar pembangunan tidak tumpang tindih dan benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan, termasuk kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Artikel Terkait
Meninggal Dunia usai Bermain Golf, Penyebab Pasti Kematian Dirut BJB Masih jadi Misteri
Ratusan Pendaki Terjebak di Ranu Kumbolo, Status Tanggap Darurat Ditetapkan Selama 7 Hari usai Erupsi Gunung Semeru
10 Tahun Pacaran, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Akhirnya Umumkan Pernikahan di Bulan Desember ini
Gempa 6,0 Guncang Maluku, Warga Ambon dan Seram Rasakan Getaran
Siap Menikah dengan Shin Minah usai 10 Tahun Pacaran, Kim Woobin Bagikan Surat untuk Penggemar
Kampung Haji Indonesia Siap Direalisasikan, Danantara Ikut Lelang Tanah 80 Hektare di Makkah
Borong 3,1 Juta Lembar Saham Trimegah Sekuritas, Boy Thohir Percaya pada Perusahaan dan Kondisi Pasar Modal Indonesia
Dukung Bazaar UMKM 'Jelajah Kuliner Indonesia' 2025, BRI Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah
QRIS Bakal Mendunia, Tahun Depan Bisa Dipakai di China dan Korea Selatan
Defisit APBN Tetap Terkendali, Penerimaan Negara Melaju Stabil Hingga Akhir Oktober