BOM WAKTU WHOOSH: Prabowo Panggil Ignasius Jonan, Isyarat 'Jalan Tol' ke Kabinet?

INSIBERNEWS-Di tengah polemik pembiayaan dan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang memanas, langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Direktur Utama PT KAI sekaligus eks Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, ke Istana Kepresidenan pada Senin malam, 3 November 2025, sontak menarik perhatian publik.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini memunculkan spekulasi luas, mengingat Jonan adalah figur yang dikenal menentang keras proyek Whoosh sejak awal.

Baca Juga: Temui Presiden Prabowo di Istana, Ignasius Jonan Ungkap Tak Ada Pembicaraan soal Whoosh

Jonan Membantah Bahas Whoosh, Prabowo Mengiyakan

Meskipun Jonan kepada awak media mengaku pertemuannya hanya sebatas "diskusi" dan "sharing pandangan sebagai rakyat" mengenai program-program Presiden, serta menegaskan tidak ada pembahasan spesifik tentang Whoosh—bahkan merasa sudah "pensiun" dan tidak punya kapasitas untuk berkomentar—pernyataan dari pihak Istana menunjukkan hal berbeda.

Presiden Prabowo Subianto pada keesokan harinya, Selasa, 4 November 2025, mengakui bahwa polemik kereta cepat Whoosh adalah salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan kontradiktif ini semakin memperdalam misteri dan urgensi di balik panggilan tersebut. Jonan, yang menjabat Dirut KAI (2009-2014) dan Menhub (2014-2016) di era Presiden Jokowi, datang sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak kuat dan pandangan skeptis terhadap proyek tersebut.

Baca Juga: Prabowo: ‘Whoosh Beres! Saya Ambil Alih Penuh Tanggung Jawab, Stop Debat Kusir!’

Penolakan Keras Jonan pada Whoosh: Sejak Masa Jabatan

Konteks pemanggilan Jonan menjadi sangat krusial mengingat sejarah penolakannya terhadap proyek Whoosh.

Alasan Penolakan: Pakar kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, mengungkapkan bahwa Jonan adalah salah satu penolak proyek tersebut karena pertimbangan biaya konsesi yang terlalu mahal dan masa konsesi yang langsung 50 tahun.

Ketidakadilan dan Feasibilitas: Jonan kala itu menyoroti bahwa rute Jakarta-Bandung terlalu pendek untuk kereta cepat dan dari aspek keadilan, pembangunan seharusnya lebih difokuskan untuk pemerataan di luar Jawa (Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, dll.).

Pergantian Menteri: Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan pernah menyebut pemecatan Jonan sebagai Menteri Perhubungan merupakan hak prerogatif Presiden, yang terjadi tak lama setelah Jonan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perubahan skema proyek dari Jepang ke Tiongkok yang dinilai tidak feasible secara ekonomi.

Baca Juga: LinkUMKM BRI Catatkan 13,6 Juta Pengguna, Berhasil Tingkatkan Kapasitas Usaha dan Akselerasi UMKM Naik Kelas