Prabowo Subianto Buka Peluang untuk WNA Pimpin BUMN dan Pangkas Jumlah Perusahaan

INSIBERNEWS - Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025, mengungkapkan arah baru dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Prabowo menyoroti perlunya reformasi menyeluruh terhadap BUMN. Kepala negara Indonesia itu menyebut akan melakukan efisiensi kelembagaan hingga keterbukaan terhadap talenta global.

Publik menyoroti pernyataan Prabowo, terkait kebijakan baru yang memungkinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin perusahaan BUMN.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul: Warga Cikande yang Terdampak Radioaktif Cesium-137 Bakal Terima Bantuan Kemensos

Prabowo menyebut, dirinya telah mengubah regulasi yang sebelumnya mewajibkan posisi pemimpin BUMN diisi oleh warga negara Indonesia (WNI).

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar BUMN dapat dikelola dengan standar bisnis internasional, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan keahlian terbaik di bidang manajemen korporasi.

Baca Juga: Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Kini Jalani Pembinaan di Lapas Karanganyar

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.

Selain keterbukaan terhadap talenta asing, Prabowo juga menekankan rencana rasionalisasi jumlah BUMN. 

Saat ini, kata Prabowo, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Prabowo menilai angka tersebut tidak efisien dan berpotensi menghambat produktivitas.

Baca Juga: Resmi! Patrick Kluivert dan Staf Dipecat Jadi Pelatih Timnas Indonesia

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pengurangan jumlah BUMN akan difokuskan pada peningkatan efisiensi, profitabilitas, serta tata kelola yang lebih sederhana dan transparan.