Subsidi energi sendiri menjadi salah satu pos anggaran terbesar dalam APBN, yang kerap menimbulkan perdebatan terkait ketepatan sasaran maupun pencairan anggarannya.
Baca Juga: Paul Aktivis Jogja Ditetapkan Tersangka, Diduga Koordinator Komite Politik
Purbaya menegaskan pihaknya terbuka untuk melakukan rekonsiliasi data dengan PLN, Pertamina, maupun DPR.
"Kalau ada klaim yang belum dibayar, segera temui saya. Data kami menyatakan sudah lunas, tetapi mari kita cocokkan," ujarnya.
Dengan perbedaan laporan ini, publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai nasib subsidi energi yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat.
Transparansi dan sinkronisasi data keuangan antara pemerintah dan BUMN energi dinilai menjadi kunci untuk menghindari polemik berulang di masa mendatang.
Artikel Terkait
PLN Buka Rekrutmen Umum 2025, Ajak Generasi Muda Bergabung di Transformasi Energi Nasional
Jimin BTS dan Keluarga Resmi Bergabung di Green Noble Club, Donasi untuk Anak-anak Korea
Purbaya Ingatkan Danantara: Program Strategis Harus Baik, Kalau Keliru Segera Benahi
DPR Usul Penyaluran Subsidi Gas 3 Kg dengan Barcode agar Lebih Tepat Sasaran
Presiden Prabowo Instruksikan Pembersihan BUMN, Tegas soal Bonus Saat Perusahaan Merugi
Telat Lapor Akuisisi Tokopedia, TikTok Didenda KPPU Rp15 Miliar
DPR Terima Draf Revisi UU Ketenagakerjaan, Buka Ruang Aspirasi Pekerja
Paul Aktivis Jogja Ditetapkan Tersangka, Diduga Koordinator Komite Politik
Dana Transfer ke Jabar 2026 Dipangkas Rp2,4 Triliun, Pemprov Siapkan Efisiensi Besar-Besaran
Razman Arif Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara Buntut Kasus Pencemaran Nama Baik Hotman Paris